BANJARMASIN - Siswa dan guru SDN Basirih 10 masih ketergantungan pada pasang-surut Sungai Jelai. Pemko tak abai. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina telah menjamin akan menyambung jalan darat yang terputus.
Namun, Ibnu meminta agar kebiasaan siswa dan guru dipertahankan. Yakni menaiki jukung (sampan) menuju sekolah. "Saya sudah berbincang dengan masyarakat sekitar. Akan dibuatkan jalan. Tapi jangan sampai tradisi bersekolah naik jukung itu hilang. Ini kan salah satu objek wisata Banjarmasin," harap Ibnu.
Bagi dosen Universitas Lambung Mangkurat, Arif Rahman Hakim, pernyataan itu menarik. Dalam konteks budaya, kebiasaan mengayuh jukung lahir sebagai upaya memecahkan masalah dengan menyesuaikan diri atas keadaan alam.
"Inilah yang selama ini dilakoni guru dan siswa di sana. Anak-anak hanya mencoba beradaptasi, bukan menikmati," tegasnya.
Pertanyaannya, apakah langkah pemko sudah tepat? Menjadikan tradisi sebagai daya tarik wisata, Arif tak mau memvonis benar atau salah.
Dalam pandangannya, tradisi itu muncul karena keterpaksaan. Lantaran tak ada akses lain menuju sekolah. "Siapa yang berani menjamin kalau anak-anak menyerap ilmu pengetahuan dalam keadaan fresh? Bisa jadi sudah terlanjur lelah karena mengayuh jukungnya," jelasnya.
Inilah mestinya yang menjadi pertimbangan utama pemko. Pendidikan anak-anak Basirih, bukan daya tarik wisatanya. "Masa kesusahan pelajar ke sekolah dijadikan objek wisata," sentilnya.
Pemko harus berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31, pendidikan adalah hak semua warga negara. Tentu bukan sekadar pendidikan.
"Jangan salah mengartikan. Tidak sekadar asal ada, tapi juga harus layak. Termasuk urusan infrastruktur. Apalagi Banjarmasin ini kota besar," ujarnya.
Kesimpulannya, Arif tak sependapat dengan Ibnu. Ada banyak potensi wisata di Banjarmasin yang bisa dikembangkan pemko, tapi dengan objek dan cara yang lebih etis. "Tonjolkan nilai-nilai positif. Tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat," pungkasnya. (nur/fud/ema)
