BATULICIN - Sekda Tanbu H Rooswandi Salem mengatakan, belum lama tadi jajaran SKPD mengikuti evaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov Kalsel.
Sejumlah kepala SKPD yang mewakili tersebut turut memaparkan apa saja yang sudah dilakukan dan capaian apa yang sudah didapatkan.
Menurut sekda, terkait reformasi birokrasi tentu banyak masukan yang harus aparatur pahami bersama, dan segera ditindaklanjuti oleh tim terkait agar optimalisasi pencapaian birokrasi pada delapan area perubahan dapat segera terwujud.
“Dari beberapa kabupaten dan kota yang memaparkan tentu sudah banyak berbagai terobosan yang mereka lakukan. Saya menyampaikan di sini untuk memberikan motivasi kepada semua, bahwa kita jangan sampai tertinggal, karena pergerakan yang sangat cepat sudah dilakukan kabupaten lain yang ada di Kalsel,” papar sekda saat menjadi pembina upacara sekaligus peringatan Haornas ke-36 di halaman Kantor Bupati, Senin (9/9).
Dia berharap, aparatur harus serius berkompetisi, sebab pemahaman tentang reformasi birokrasi harus secara benar menyeluruh, namun tidak hanya pada lingkup tim reformasi birokrasi, tetapi dari eselon terendah sampai tertinggi, dari staf pangkat terendah hingga tertinggi harus memahami tentang makna reformasi birokrasi tersebut.
“Dari apa yang telah disampaikan para evaluator, salah satu yang terpenting adalah inovasi yang harus dilakukan, sebab reformasi birokrasi adalah bagaimana menghilangkan KKN dan melakukan tata kelola pemerintahan sebaik baiknya,” terangnya.
Dikatakannya, banyak aturan yang sudah ditetapkan, namun pada nyatanya masih banyak hal tersebut dilakukan di dalam tata kelola administrasi pelayanan yang ada di pemerintah daerah.
“Ini yang menjadi tanda tanya, aturannya banyak, SOP-nya banyak agar kita menghindari KKN, tetapi masih tetap banyak tindakan yang melanggar. Untuk itulah kita berharap agar ada inovasi yang muncul dari SKPD dalam rangka antisipasi terhadap KKN, menuju perbaikan terhadap tata kelola birokrasi,” pungkasnya. (kry/ram/ema)
