BANJARMASIN – Rapat koordinasi dengan PT Bangun Banua pada Jumat (6/9), rupanya belum cukup. Sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan daerah ini, Pemprov Kalsel sepertinya ingin ada perubahan yang cukup signifikan.
Senin (9/9) malam tadi, Pemprov melakukan rapat tertutup kembali dengan anak perusahaan PT Bangun Banua, yakni PT Ambang Barito Persada (Ambapers). Tak hanya itu, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III yang selama ini bersama-sama melakukan pekerjaan pengerukan alur barito, juga dilibatkan.
Rapat di Kantor Pemasaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kalsel dipimpin Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris. Kehadiran pejabat teras Pemprov Kalsel mengisyaratkan pentingnya pertemuan tersebut.
Di antara yang hadir adalah Kadishut Kalsel yang juga menjabat sebagai Plh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Biro Sarana dan Prasarana Perekoniman Daerah Setdaprov Ina Yuliani, Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Rusdiansyah, Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar hingga Kepala Dinas Perindustrian Kalsel, Wahyuni.
Rapat yang digeber sejak pukul 20.00 Wita berakhir hingga menjelang tengah malam. Isi rapat memang terlihat serius. Dari isu yang beredar setelah rapat, ditengarai ada keputusan manajemen PT Bangun Banua akan dirombak total.
Meski memang, Haris terlihat hati-hati mengonfirmasi hal ini. Menurutnya pembicaraan utama dalam rapat adalah mencari jalan agar PT Bangun Banua bisa memberikan andil yang maksimal untuk pendapatan daerah.
Haris menilai kinerja PT Ambapers, salah satu anak perusahaan PT Bangun Banua, sebenarnya sudah sangat maksimal. Akan tetapi peluang untuk meraih keuntungan masih bisa dimaksimalkan. Salah satunya adalah melakukan ekspansi ke jenis usaha lain. “Ini hanya evaluasi. Tak ada sampai mengarah ke perombakan manajemen,” sebut Haris.
Ditegaskannya, penyertaan modal yang selama ini ditanamkan melalui Perusda harus memberikan kontribusi yang seimbang dengan penerimaan PAD daerah. Jangan sampai malah uang yang sudah ditanamkan tak menghasilkan apa-apa. “Beri kami waktu mengkaji dan mengevaluasi,” tandasnya.
Sementara, Direktur Umum PT Bangun Banua, Wisnadi mengatakan pihaknya akan melakukan apapun yang diinginkan pemegang saham. Pemprov sendiri memiliki 93 persen saham di PT Bangun Banua. Sisanya dimiliki oleh Pemkab Tanah Bumbu. “Kami serahkan semuanya ke pemegang saham,” ujar Wisnadi sembari berlalu. (mof/ran/ema)
