BANJARMASIN - Ini mungkin kabar baik bagi Anda. Lima jabatan eselon II Pemprov Kalsel, dilelang. Jabatan itu adalah Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil dan KB), Inspektur Daerah Provinsi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Lima posisi ini, ada yang lama ditinggal pensiun pejabatnya, ada yang baru saja per September tadi,” kata Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makkie, kemarin.
Tiga jabatan yang lebih dulu kosong adalah Kepala BKD, Kepala Disdukcapil dan KB, dan Kepala Biro Kesra Setdaprov. Abdul Haris sendiri adalah orang yang ditunjuk langsung sebagai Pelaksana tugas (Plt) BKD Kalsel. Sementara, kepala Disdukcapil dan KB pelaksana tugasnya dijabat Siswasyah, Asisten I Setdaprov Kalsel sedangkan Biro Kesra Setdaprov diisi sementara oleh Mujiyat.
Untuk posisi Inspektur Daerah Provinsi Kalsel yang sebelumnya dijabat Awi Sundari, Pemprov mempercayakan Plt nya kepada Akhmad Fidayeen yang merangkap sebagai Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel.
“Untuk jabatan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan tidak diisi Plt, karena jabatan tersebut tidak mengurus anggaran sehingga meski kosong tidak mengganggu jalannya pemerintahan,” terang Haris.
Untuk mengisi lima jabatan pimpinan tinggi pratama ini, Pemprov membuka seluas-luasnya kepada semuan ASN yang memenuhi syarat. Diantaranya, calon peserta seleksi selain harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS), juga harus berpangkat minimal IV B bagi pelamar kepala dinas, badan, dan staf ahli, serta IV A bagi pelamar kepala biro.
“Baru saja kami terima rekomendasi dari KASN. Setelah itu langsung kami buka pendaftaran,” bebernya.
Untuk usia pelamar, setinggi-tingginya 56 tahun pada saat pelantikan. Yang paling penting adalah, pelamar memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait, dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 tahun.
“Pelamar juga harus memiliki kompetensi teknis, manajerial dan kompetensi sosial kultur sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Yang paling penting juga, pelamar tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat,” papar Haris.
Proses pendaftaran, penerimaan berkas hingga seleksi administrasi dibuka hingga 23 September mendatang. “Semua berkas akan diseleksi dulu sebelum dilakukan tes kompetensi yang akan dilakukan pada 26-27 September mendatang,” sebutnya.
Para pelamar tidak perlu takut jika seleksi akan berjalan tidak adil. Haris menegaskan, proses seleksi para pejabat ini akan dilakukan dengan fair. Proses seleksi melibatkan akademisi.
Ketua tim panitia seleksi yang ditunjuk Pemprov untuk lelang lima jabatan bergengsi ini, adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof Sutarto Hadi. “Selain dari ULM, dilibatkan pula dari kampus lain. Kami hanya menerima tiga nama yang memenuhi syarat untuk dipilih,” tegas Haris. (mof/ran/ema)
