MANAGED BY:
RABU
29 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Sabtu, 14 September 2019 14:31
Pengadaan Barang dan Jasa Peluang Korupsi Tertinggi
Acara diskusi santai itu ditutup dengan aksi tanda tangan di kain putih yang bertuliskan "Kalsel Menolak Revisi Undang-Undang KPK". Selanjutnya akan dikirimkan ke Jakarta.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi celah korupsi tertinggi. Bahkan menurut Tenaga Ahli dan Strategi Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hayidrali, potensi di tindak pidana korupsi di sektor ini mencapai 80 persen.

Hal itu diungkap Hayidrali dalam Sosialisasi dan Diskusi tentang Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama perwakilan CSO, Akademisi, dan media lokal Kalsel, Kamis (12/9) malam di Cafe Seasons di Jalan S Parman, Banjarmasin.

Diskusi dipandu Pimred Radar Banjarmasin Toto Fachruddin dan menghadirkan pula pembicara Ahmad Fikri Hadin dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

"Data yang ada, dari potensi itu, timbul angka 40 sampai 50 persen pelaku penyedia barang dan jasa rawan melakukan tindak pidana korupsi," ucapnya.

Bahkan menurutnya, kerawanan korupsi itu terjadi tak hanya pada saat proses pengadaan berjalan. Namun, sejak proses penganggaran saja sudah ada celah untuk melakukan korupsi.

"Belum proses pengadaan saja, sudah ada celah. Berawal dari anggaran disusun, lalu dibahas di DPR. Di situ juga sudah terjadi," jelasnya.

Selain itu dalam pelelangan sebuah proyek pengadaan yang dilaksanakan pemerintah, kemungkinan adanya penyusunan strategi antara eksekutif dan legislatif bisa saja terjadi, demi mencari keuntungan.

"Sebenarnya bahkan paket-paket itu sudah disusun. Bukan hal rahasia lagi, ada beberapa anggota dewan itu banyak punya perusahaan. Biar mulus, diarahkanlah ke perusahaan mereka," bebernya.

Ditambahkannya penyimpangan ini juga salah satu penyebab sering terjadinya keterlambatan proses lelang, yang jelas akan berpengaruh terhadap serapan anggaran di sebuah pemerintahan. Maka bukan hal rahasia lagi jika di awal tahun serapan anggaran rendah, akhir tahun tiba-tiba melonjak.

Dia juga tertarik dengan APBD Kalsel 2018 yang mencapai Rp6,5 triliun. Disana dia melihat pengadaan barang dan jasa untuk birokrasi jauh lebih besar dibanding pelayanan publik. "Berarti artinya, APBD di Kalsel lebih banyak digunakan untuk kepentingan birokrasi," tuturnya.

Seringkali menurutnya, pemerintah menjadikan proses lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyebab rendahnya penyerapan anggaran. "LPSE bukan memperlambat, tapi sebenarnya malah mempermudah. Kalau ada yang bilang sistem itu yang memperlambat, saya dengan tegas membantah," tegasnya.

Akhirnya ia pun menyimpulkan, korupsi di Indonesia memang bukan hal rahasia lagi. Contohnya saja, pada tahun 2018, KPK berhasil menyelamatkan aset atau kekayaan negara sebesar Rp152,9 triliun. Sebesar 99,65 persennya dari sektor hulu migas, yaitu aset-aset migas milik negara yang tidak pernah tercatat oleh pemerintah.

"Dari keuangan negara yang berhasil diselamatkan tahun itu juga sebesar Rp700,7 triliun. Semua itu dari tindak pidana korupsi seperti uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, dan ongkos perkara," tandasnya.

Acara diskusi santai itu ditutup dengan aksi tanda tangan di kain putih yang bertuliskan "Kalsel Menolak Revisi Undang-Undang KPK". Selanjutnya akan dikirimkan ke Jakarta. (hid/bin/ema)


BACA JUGA

Rabu, 29 Januari 2020 12:21

Merusak Mesin ATM, 2 Pemuda Menyerahkan Diri Bersama Keluarganya

RANTAU - Dalam waktu kurang lebih 24 jam, dua orang…

Rabu, 29 Januari 2020 11:52

Kasus Asusila, Status Gusti Makmur Tunggu DKPP

BANJARMASIN – Gerak cepat dilakukan KPU Kalsel menyikapi dugaan kasus…

Rabu, 29 Januari 2020 11:13

Indekos Digrebek, Si Cowok Kabur Lewat Pintu Belakang

BANJARBARU - Aktivitas terlarang di indekos di Kota Idaman kembali…

Rabu, 29 Januari 2020 10:22

Subuh, Rumah dan Warung Hangus

MARABAHAN - Musibah kebakaran memang tidak kenal tempat dan waktu.…

Rabu, 29 Januari 2020 10:21

Marak Pencurian LPG di Rumah Kosong, Pelaku Berhasil Ditangkap

MARABAHAN - Maraknya pencurian tabung gas di rumah kosong terjadi…

Rabu, 29 Januari 2020 10:17

Curi Motor di Tengah Kerumunan, Amat Babak Belur

MARABAHAN - Masuk 'sarang dinga', itulah yang bisa menggambarkan kejadian…

Selasa, 28 Januari 2020 10:31

WADUH..!! Ketua KPU Banjarmasin Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan

BANJARMASIN – Kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU…

Selasa, 28 Januari 2020 09:49

Pemilik Sabu Lampihong Diamankan Subuh-subuh

PARINGIN - Unit Reskrim Polsek Lampihong telah melakukan pengungkapan kasus…

Senin, 27 Januari 2020 10:10

Polda Kalsel: Kasus Limbah Oli Dijamin Tuntas

BANJARMASIN - Kasus pencemaran limbah oli di Sungai Martapura terus…

Senin, 27 Januari 2020 09:44

Bela Teman Saat Mabuk-mabukan, Dua Pemuda Tewas Berkelahi

BANJARMASIN - Dua orang terluka hingga meregang nyawa akibat perkelahian.…

Siapkan Mahasiswa Magang Tiga Semester, ULM Dukung Program Menteri Nadiem Makarim

Wabup Husairi Abdi: Temari Kasih Pak Yahya Selamat Datang Pak Dwi

5 Siswa SMK Pertanian Banjarbaru Magang di BPP Tapin Selatan

2 Siswa ATP SMK Pertanian Magang di PT. Candi Artha Tanah Laut

7 Siswa Agribisnis SMK Pertanian Banjarbaru Magang di Kelompok Tani Guntung Payung

SMK Gelar Pelatihan Optimalisasi Alsintan Berlanjut ke Kertak Hanyar

SMK Pertanian Banjarbaru Gelar Pelatihan Optimalisasi Alsintan di Bati-bati

Geliat Pasar Subuh Amuntai, Jago Nawar Bisa Bawa Pulang Berbagai Anyaman

Ingin Punya Anak Tapi Tak Ada Biaya, Pakar Bayi Tabung ini Beri Solusi Paling Mudah

IDI Kalsel: Corona Sudah Diidentifikasi Sejak 1960
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers