PELAIHARI - Untuk kelancaran proses pengadaan barang atau jasa di desa berjalan aman dan nyaman, pihak Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah diminta untuk membuatkan e-katalog lokal.
Hal ini disampaikan Bupati Tanah Laut (Tala) Sukamta dalam Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan LKPP Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa Desa di Balairung Tuntung Pandang Kota Pelaihari, Kamis (12/9).
Semua itu dilakukan, lanjut Sukamta, agar untuk mempermudah proses pengadaan, tidak hanya untuk kenyamanan aparat desa tapi juga untuk semua pihak yang terlibat. Sehingga terus lakukan langkah ini.
“Supaya aparat desa bisa melaksanakan pengadaan barang atau jasa tanpa rasa takut dan menjadi lebih nyaman,” ujar Sukamta.
Dalam kesempatan ini Sukamta juga mengingatkan, bahwa salah satu titik lemah yang menjadi incaran untuk mencari kesalahan adalah pada pengadaan barang atau jasa. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada seluruh peserta, agar dapat memperhatikan kegiatan ini untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, salah satu narasumber Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP R Fendi Darma Saputra menyebutkan, bahwa pihaknya selaku institusi yang telah ditunjuk untuk membangun dan mengembangkan peraturan barang dan jasa merasa terpanggil untuk memberikan informasi yang akurat, agar aparat desa bisa bekerja dengan lebih baik lagi.
“Kami terpanggil untuk mencoba menata kembali dan mengajak bapak ibu semua untuk mengetahui bagaimana mekanisme yang benar dan bagaimana cara kita mengadakan barang dan jasa ini lebih efektif dan efisien,” tutupnya. (ard/bin/ema)
