PELAIHARI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) dalam melakukan pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen. Hal ini terungkap saat pertemuan Pembahasan Implementasi Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha oleh Pemkab Tala yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Syahrian Nurdin, di Kantor OJK Regional 9 Kalimantan, Jumat (12/9).
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Mulyadi mengatakan, dukungannya secara langsung di hadapan Sekda Syahrian Nurdin dan rombongan. Dukungan ini sekaligus membuat lega bagi Pemkab Tala untuk segera melakukan program yang menjadi gagasan Bupati Tala dalam visi misi pembangunan Tala.
Tapi dukungan dari OJK ini, mempersyaratkan beberapa hal yang wajib diperhatikan Pemkab Tala dalam mengimplementasikan investasi pinjaman modal usaha bunga nol persen. Mulyadi menyebut, pihak yang terkait dengan investasi ini BPR dan SKPD yang paling utama harus menyinkronkan kriteria peminjam dan persyaratan utama adalah memiliki usaha.
Dan, harus ada back up modal jika terjadi hal yang tidak diinginkan mengingat ini adalah pinjaman tanpa bunga. “Jangan dipinjamkan kepada kelompok tapi pada individu yang mempunyai usaha. Kita juga harus membudayakan masyarakat bahwa ada hak dan kewajiban,” papar Mulyadi.
Menanggapi hal ini, Syahrian Nurdin menyebut jika pihaknya akan berbuat tegas terutama kepada SKPD yang tidak mau bekerjasama memberikan penjelasan seadanya. Untuk itu, jika ada SKPD yang berikan informasi separuh hati, dan dapat melaporkan kepada pihaknya, ataupun ke Bupati dan Wakil Bupati.
“Kita harus yakin ketika melepas dana yang dipinjamkan itu akan kembali, untuk itu saya harapkan BPR dan rekan-rekan SKPD untuk kerja keras dan kerja cerdas,” ujar Syahrian.
Disebutkan jika untuk pinjaman dengan bunga nol persen ini sektor yang ingin dituju adalah pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan beberapa sektor lain.
Sementara itu, kegiatan ini dihadiri Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Akhmad Hairin, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia Zainal Abidin, Kepala BPKAD Muhammad Darmin, Kepala Bappeda Andris Evony, Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Suprapto, Fifiana Fitri Amalia sebagai Dewan Komisaris BPR, Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Tala M Yusran serta beberapa pihak terkait lainnya termasuk konsultan dari perguruan tinggi. (ard/bin/ema)
