BANJARMASIN - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai 23 September mendatang. Tetapi, dana hibah di empat kabupaten dan kota masih belum dirampungkan. Padahal dana hibah ini sangat diperlukan untuk operasional tahapan Pilkada.
Empat daerah tersebut adalah, Banjarbaru, Banjar, Kotabaru dan Hulu Sungai Tengah (HST). Apa yang menjadi permasalahan?
“Empat daerah ini belum fix nilai hibah yang dianggarkan oleh pemerintah daerahnya,” terang Sekretaris KPU Kalsel, Basuki kemarin.
Mengingat pelaksanaan tahapan Pilkada yang akan segera dimulai, permasalahan ini harus segera dituntaskan secepatnya. “Dana hibah ini sangat dibutuhkan. Tanpa itu Pilkada tak bisa berjalan,” tukasnya.
Lalu bagaimana dengan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) KPU Kalsel dengan Pemprov? Basuki menerangkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kesbangpol agar secepatnya dilakukan penandatanganan.
Dia berharap, penandatangan NPHD bisa dilakukan secepatnya sebelum 1 Oktober mendatang. “Launching Pilkada di KPU RI pada tanggal 23 September mendatang,” bebernya yang menagatakan tanpa NPHD tahapan Pilkada dikhawatirkan bisa molor.
Dana hibah pemprov sendiri nilainya Rp150 miliar. Untuk tahapan di tahun 2019 ini, digelontorkan dulu Rp1,9 miliar. Sisanya melalui APBD 2020 mendatang. “Dana awal ini untuk tahapan persiapan. Seperti launching hingga rapat koordinasi,” terang Basuki.
Kepala Kesbangpol Kalsel, Adi Susanto menerangkan, penandatangan NPHD Pilgub tinggal melakukan singkronisasi dengan KPU Kalsel. Dia memastikan, sebelum 1 Oktober penandatanganan NPHD sudah terlaksana. “Masih sinkronisasi. Soalnya KPU ada sharing dana juga dengan kabupaten dan kota,” kata Adi kemarin.
Kabid Anggaran Bakeuda Kalsel, Agus Dynor menegaskan, dana untuk pelaksanaan Pilgub Kalsel sudah aman. Dia memastikan ketika Kesbangpol melakukan penandatangan NPHD dengan KPU Kalsel, pihaknya siap menyetorkan. “Anggaran sudah tersedia. Termasuk untuk anggaran 2020 mendatang,” terang Agus kemarin. (mof/ran/ema)
