BANJARBARU - Rencana Kementerian Agama (Kemenag) menghapus bab tentang perang dalam materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada 2020 menuai pro kontra. Di Banjarbaru sejumlah pondok pesantren (ponpes) pun menolak kebijakan tersebut.
Salah satu yang menolak ialah Ponpes Yasin, pimpanannya Ustaz Saifullah meminta materi perang dalam sejarah Islam jangan dihapus. Melainkan, diluruskan bagaimana pemahanan mengenai jihad yang sebenarnya.
"Jadi daripada dihapus, lebih baik dibetulkan saja cara pemahaman tentang perang itu. Karena kita tidak boleh menutup mata akan sejarah bahwa Indonesia merdeka justru karena seruan jihad dari para kiai untuk membela NKRI," katanya.
Dia khawatir, ketika bab perang dihapus akan melemahkan ketahanan Indonesia. "Kita sudah ketinggalan jauh dengan negara lain soal ketahanan. Misalnya adanya wajib militer di negara-negara lain. Bukankah itu isinya real latihan perang membela negara. Sedangkan di Indonesia tidak pernah ada," bebernya.
Maka dari itu, menurutnya pemerintah jangan sampai menghapus pelajaran jihad. Tapi arahkan ke pemahaman bahwa jihad membela negara merupakan seruan agama, ketika suatu saat negara dijajah oleh pihak asing.
Lalu bagaimana tanggapan MUI terkait penghapusan bab tentang perang dalam materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam? Sekretaris Umum MUI Kalsel H Fadli Mansur saat dihubungi mengaku belum bisa berkomentar, karena masih harus mempelajari dan mencermati kebijakan tersebut.
"Kami belum bisa berkomentar, soalnya masih akan mempelajari dan mencermatinya dulu secara komprehensif," ucapnya.
Selain itu, dia menyampaikan MUI Kalsel juga bakal berkoordinasi dengan MUI Pusat untuk menentukan sikap. Sebab, kebijakan penghapusan bab perang skopnya nasional. "Jadi mohon maaf, kami belum bisa memberikan tanggapan," bebernya.
Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi juga belum mau berkomentar. Dengan alasan belum tahu tentang kebijakan itu. "Nanti kami koordinasi dengan Kemenag Pusat dulu," singkatnya.
---
Sementara itu, anggota DPRD Kalsel Provinsi Kalsel memberikan tanggapan keras terhadap rencana tersebut. Anggota dewan dari fraksi Gerindra, M Lutfi Saifudin menyebut rencana tersebut sama halnya melupakan sejarah Islam.
“Wah, itu preseden buruk, bisa disebut sebuah kemunduran bagi dunia pendidikan,” kata Lutfi yang terpilih kedua kalinya pada periode 2019-2024 ini.
Padahal isi dalam Al Qur'an dan hadist adalah tentang sejarah. Dan itu wajib dijadikan sebagai pelajaran dan diamalkan oleh seluruh umat Islam. Generasi muda muslim harus tahu dan mengerti, jangan sampai mereka melupakan sejarah.
“Jika penghapusan terjadi, saya sendiri akan ikut dan pimpin demo menolak penghapusan, kalau perlu sampai ke Kemenag RI dan DPR RI,” cetus politisi Fraksi Gerindra. (ris/gmp/ran/ema)
