BANJARMASIN – Insan politik banua, bersiaplah. Tinggal hitungan hari, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai. Mengacu PKPU Nomor 15 tahun 2019, tahapan awal dimulai pada 23 September ini.
“Sabtu (21/9) besok, seluruh Komisoner KPU se Indonesia akan mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional dengan KPU RI di Jakarta,” terang Ketua KPU Kalsel, Sarmuji kemarin.
Konsolidasi nasional akan berlangsung selama empat hari hingga Selasa (24/9) mendatang untuk memantapkan persiapan Pilkada serentak tahun 2020 mendatang. “Pada hari Seninnya tanggal 23 September, sekaligus dilakukan launching Pilkada serentak,” bebernya.
Untuk launching Pilkada di Kalsel, Sarmuji belum bisa menjanjikan. Saat ini selain masih menyusun jadwal, pihaknya juga menunggu cairnya dana hibah pelaksanaan Pilgub Kalsel dari pemprov. Untuk diketahui, suntikan APBD Kalsel untuk penyelenggaraan Pemilukada 2020, melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) nilainya mencapai Rp150 miliar. “Paling lambat dana hibah dilakukan penandatangananya pada 1 Oktober. Setelah itu kami akan start,” janjinya.
Tahapan inti Pilkada, yaitu penyelenggaraan akan dimulai pada 28-30 April 2020 mendatang dengan agenda pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan bagi bakal calon perseorangan, penyampaian syarat dukungan dilakukan sebelumnya, yakni pada 26-30 Maret 2020 mendatang.
Usai dilakukan verifikasi, pada 8 Juli 2020 KPU menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. “Penelitian berkas dukungan independen dilakukan lebih dulu pada 17 Juni 2020 mendatang,” terangnya.
Usai Paslon ditetapkan, berlanjut tahapan kampanye. Jadwalnya digeber selama 71 hari, dari 11 Juli hingga 19 September 2020 mendatang. “Selain kampanye, direntang waktu itu juga akan digelar debat publik antar pasangan calon,” terang Sarmuji.
Sementara, pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan pada 23 September 2020. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan pada 3-5 Oktober 2020.
Sementara itu, membiayai pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalsel tahun 2020 mendatang, Pemprov menggelontorkan dana hibahnya ke Bawaslu Kalsel. Tak main-main, dana yang dihibahkan sebesar Rp60 miliar. Angka ini naik 100 persen jika dibandingkan Pilkada 2015 lalu.
“Padahal kami ajukan sebesar Rp120 miliar. Tapi disetujui setengahnya. Alhamdulillah lebih dari tahun 2015 saat Pilkada lalu,” terang Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah kemarin.
Hanya disetujui separuhnya, praktis ada pos anggaran yang dikurangi. Erna mengatakan, kurangnya anggaran yang diminta, membuat pihaknya mengurangi kegiatan sosialisasi. Termasuk mengurangi jumlah peserta sosialisasi. “Otomatis ada item yang berkurang. Insya Allah anggaran ini cukup,” tukasnya.
Meski sudah disetujui, namun hingga kini dana tersebut belum juga dicairkan pemprov melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Padahal dana itu dibutuhkan segera. “Belum ada kabar. Kami dalam waktu padahal ingin membentuk tim perekrutan Pengawas Ad Hoc,” sebutnya.
Tak hanya itu, sebelum tahun 2020 mendatang, ada persiapan lain yang juga harus dilakukan tahun ini. Salah satunya melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu kabupaten dan kota. “Mengacu anggaran tahun ini untuk membiayai kegiatan Bawaslu, perlu dana sekitar Rp500 juta,” ujar Erna.
Dia menyebut anggaran Rp60 miliar itu lebih banyak terserap untuk membayar honor pengawas Ad Hoc. Bahkan, tahun depan uang kehormatan para pengawas ini mengalami kenaikan dibandingkan honor mereka saat Pemilu lalu. Di Pilkada mendatang, untuk Ketua Panwascam honornya Rp2,2 juta per bulan, sementara untuk anggota Rp1,9 juta per bulan.
Sedangkan Pengawas Pemilihan Lapangan di desa/kelurahan, honornya Rp1,1 juta per bulan. Sementara untuk honor Pengawas TPS nilainya Rp650 per bulan. “Di item ini yang banyak menggelontorkan dana. Saya lupa persisnya jumlah semua pengawas,” tutur Erna.
