MANAGED BY:
SABTU
07 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 21 September 2019 12:01
Ketika Aturan Kampus UIN 'Bikin Sakit’ Mahasiswi Bercadar

Setor Wajah dan Kartu Mahasiswi Sebelum Kuliah

ISTIKAMAH: Meski sempat dibuat resah oleh aturan buka wajah, di kampus UIN Antasari Banjarmasin saat ini ada sekitar 300 mahasisiwi yang tetap istikamah menggunakan cadar. | Foto: Oscar/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, Suara Sherly Novita terdengar berat. Baru tiga bulan memakai penutup wajah atau cadar. Mahasiswa semester 3 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari itu, diminta membuka cadar saat perkuliahan.

---

Dia harus manut dengan aturan baru kampus bernomor 1060/Un.14/II.1/PP.00.9/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Hj Nida Mufidah. Di surat edaran tersebut, diatur mengenai ketentuan wajah terbuka dalam interaksi akademik. “Sudah disampaikan keberatan. Tapi kata kampus, ini aturan pusat,” tutur Sherly kemarin.

Dia sendiri memilih memakai cadar setelah suka membaca buku-buku fikih dan ingin menjaga diri. “Keinginan saya memakai cadar sudah setahun lebih. Setelah memakai malah ada aturan,” keluhnya.

Mahasiswi lain pemakai cadar, Maisyarah, mengaku terkejut setelah keluarnya aturan baru kampus mengenai penutup wajah. “Padahal ingin istiqomah. Rasanya sakit,” tutur mahasiswi semester I Fakultas Dakwah itu.

Dia sendiri memakai cadar bukan kemarin sore. Namun sejak Kelas 2 SMA. “Harusnya yang dilarang dan ditegaskan adalah pakaian mahasiswi yang penutupnya tak rapi. Ini masih banyak di kampus,” cecarnya.

Sebelum surat edaran keluar, mahasiswi yang mengenakan cadar di kampus ini sempat resah. Pasalnya, adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Bab II D, No 5 yang menyatakan, bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka.

Selain itu, adanya keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Pasal 6 Ayat 11 menyebutkan, mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen serta interaksi akademik lainnya, baik di kelas maupun di luar kelas, harus berpakaian yang sopan dan wajah terbuka.

Dua SK ini sempat mendapat reaksi dari mahasiswi. Khususnya yang mengenakan cadar. Tak ingin berdampak. Bersama rektor, mereka pun melakukan pertemuan. Bahkan hingga dua kali. Yakni pada 20 dan 25 Agustus lalu. Ada sekitar 30 permintaan mahasiswi yang terungkap soal dua SK ini. Salah satunya adalah hanya membuka cadar sebelum perkuliahan dimulai.

Dalam SK terbaru bernomor 1060/Un.14/II.1/PP.00.9/08/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 tadi. Meski tetap melaksanakan dua SK dari Dirjen dan Rektor, namun dijalankan sesuai sistem regulasi yang berlaku di perguruan tinggi.

Namun, dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana yang disampaikan para mahasiswi sebelumnya, peraturan tersebut dilaksanakan kampus secara persuasif dan bertahap. UIN Antasari sendiri mengakomodir aspirasi mahasiswi.

Diantaranya, jika tidak bersedia membuka penutup wajah di saat pembelajaran, sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswi harus memperlihatkan wajahnya di depan dosen sekaligus menunjukkan kartu mahasiswi yang dimiliki.

Soal penutup wajah ini, mahasiswi juga harus memperlihatkan wajahnya ketika dosen memberikan konsultasi akademik di luar kelas, mahasiswi juga harus membuka tutup wajahnya selama konsultasi itu dilaksanakan di ruang kantor.

Selain itu mahasiswi yang melaksanakan kegiatan akademik di luar kampus yang bersifat wajib seperti praktik lapangan, sementara pengelola lembaga tempat praktik tersebut tidak bersedia menerima orang yang menutup wajah, maka mahasiswi tersebut harus membuka penutup wajahnya atau mencari lembaga lain yang bersedia menerima.

Ditegaskan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Hj Nida Mufidah, meski menerapkan aturan, pihaknya tetap memberi toleransi. “Silahkan pakai penutup wajah. Tapi saat pembelajaran maupun aktivitas akademik. Perlihatkan dulu dengan dosen. Tak kami minta dibuka,” kata Nida.

Diterangkannya, mahasiswi yang memakai cadar di UIN Antasari jumlahnya mencapai 300 orang. Tersebar di semua fakultas. “Mereka sering kami berikan masukan. Insya Allah mereka tak seperti yang dibayangkan ke arah radikal,” sebutnya.

Nida meminta, mahasiswi tak perlu resah dengan aturan ini. Terlebih, sudah diberikannya toleransi kepada pemakai cadar. “Kami tak melarang. Silahkan pakai saat tak melakukan kegiatan akademik di kampus,” tandasnya. 

KAGET: Maisyarah saat berada di perpustakaan kampus. Dia mengaku terkejut setelah keluarnya aturan memakai cadar di Kampus.

KAGET: Maisyarah saat berada di perpustakaan kampus. Dia mengaku terkejut setelah keluarnya aturan memakai cadar di Kampus.

--

Mahasiswi Bercadar Dilindungi Konstitusi 

BANJARMASIN - Aturan larangan penutup wajah atau cadar yang diterapkan kepada mahasiswi dinilai Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia Daerah Kalsel melanggar konstitusi. “Bentuknya hanya keputusan. Kebebasan orang tak boleh dibatasi. Apalagi di undang-undang tak ada mengatur,” ujar pengurus KSHUMI Kalsel DR Mispansyah SH MH, kemarin.

Menurutnya, konstitusi menjamin orang beragama dan menjalankan ibadah. Nah bagi mereka yang memahami cadar wajib. Maka itu bagian jaminan konstitusi. “Memang kebebasan orang dapat dibatasi, tetapi harus dengan Undang-undang,” imbuhnya.

Mispansyah menerangkan, secara konstitusional, kebebasan beragama di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. “Untuk itu negara wajib menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama serta beribadat menurut agamanya itu,” terangnya.

Kebebasan beragama serta beribadat menurut agamanya ujar Mispansyah juga bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (baca juga tulisan terkait di halaman 21 Opini, Red).

“Berdasarkan uraian ini, maka setiap orang yang beraktivitas menjalankan apa-apa yang terdapat dalam aturan agama dan keyakinannya merupakan aktivitas yang dilindungi oleh konstitusi dan hak asasi manusia,” paparnya.

Hak ini ujarnya, mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

“Jadi tidak seorangpun dibenarkan untuk melakukan pembatasan dan pelarangan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peribadatan yang dilakukan oleh seseorang. Termasuk dalam masalah cadar bagi saudari kita yang meyakininya sebagai bentuk ketaatan dalam menutup aurat,” terang Mispansyah.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada labeling, cap negatif atau kecurigaan terhadap muslimah yang menggunakan cadar.

“Tidak perlu khawatir dengan orang yang memakai cadar, kalau sekedar untuk mengenali, dengan berkomunikasi suara sudah bisa, tanpa memaksanya untuk membuka wajah,” ungkapnya.

Karena itu menurutnya, Keputusan Dirjen Pendis No.102 Tahun 2019 yang mengatur tentang Standar keagamaan PTKI bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM.

“Sehingga keputusan tersebut harus dicabut, apabila tidak dicabut, keputusan tersebut tidak mengikat dan harus diabaikan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Karena ciri negara hukum salah satunya wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jangan sampai ada membuat aturan atau keputusan atau kebijakan dengan melanggar Konstitusi UUD 1945 dan HAM,” tandasnya. (mof/bin/ema)


BACA JUGA

Kamis, 05 Desember 2019 10:03
Parlementaria Banjarbaru

Upayakan Aspirasi Warga saat Reses Masuk APBD 2021

BANJARBARU - Anggota DPRD Banjarbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Windi…

Kamis, 05 Desember 2019 09:54

Daerah Diminta Tertibkan Nama Bangunan Berbahasa Asing

BANJARBARU - Pemerintah pusat benar-benar serius ingin menerapkan Peraturan Presiden…

Kamis, 05 Desember 2019 09:48

Kandidat Senang Masa Kampanye Singkat, Optimis Bisa Kejar Target Pemilih

BANJARMASIN - Masa kampanye pada Pilkada 2020 mendatang dipersingkat KPU…

Kamis, 05 Desember 2019 09:46

Adu Tagar Gaet Penggemar, Meriahnya Jelang Pilwali Banjarbaru 2020

Kontestasi politik di Kota Banjarbaru makin menarik. Empat kandidat bakal…

Kamis, 05 Desember 2019 07:17

Hari ini, Leding Mati 24 Jam

BANJARMASIN - Hari ini (5/12) PDAM Bandarmasih mulai memperbaiki pipa…

Kamis, 05 Desember 2019 07:15

Untuk Terangi Jalan, Pemko Banjarmasin Siapkan 5 Miliar

BANJARMASIN - Pemko menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar. Alokasi itu…

Kamis, 05 Desember 2019 07:08

H-1 Penutupan Lelang Jabatan Kadis HSS, Baru 10 yang Mendaftar

KANDANGAN – Sampai H-1 jelang penutupan lelang jabatan secara terbuka…

Kamis, 05 Desember 2019 07:05

Senjata Personel Diperiksa, Ada Apa..?

TANJUNG – Baru bertugas beberapa hari, Kapolres Tabalong AKBP M…

Kamis, 05 Desember 2019 06:57
Pemko Banjarbaru

Wawali Buka Jambore Kader Posyandu

BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan, didampingi…

Kamis, 05 Desember 2019 06:52
Pemkab Tanah Bumbu

Siapkan Langkah Penanggulangan HIV/AIDS

BATULICIN - Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Seminar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.