Kemegahan terminal baru Bandara Syamsudin Noor kini telah terlihat. Kurang dari dua bulan bangunan itupun akan diresmikan. Lancarnya pengembangan bandara, tak terlepas dari sosok pria yang selama ini tidak bisa tidur mengawal proyek agar selesai tepat waktu. Dia adalah Project Manager Pengembangan Bandara Syamsudin Noor (PPBDJ) Dadang Dian Hendiana.
-- Oleh: SUTRISNO, Banjarbaru --
Radar Banjarmasin, baru-baru tadi berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dadang Dian Hendiana. Untuk menanyai bagaimana pengalamannya selama bertugas di Banua sebagai pimpinan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
Pasalnya, selama ini proses pengembangan bandara selalu berjalan alot dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa memulai tahapan pembangunan. Akibat adanya sengketa lahan dan beberapa masalah lainnya.
Ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Satker Pengembangan Bandara Syamsudin Noor (PPBDJ), pria yang mulai bertugas sebagai pimpinan proyek sejak Oktober 2018 itu menyambut wartawan koran ini dengan ramah.
Radar Banjarmasin pun langsung mengungkapkan maksud dan tujuan datang ke sana. Yakni, ingin berbincang mengenai pengalamannya dalam mengawal pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
Didampingi Humas PPBDJ Enggo, dengan semangat Dadang menceritakan pengalamannya selama menjabat menjadi pimpinan proyek. "Ini proyek (pengembangan bandara) pertama saya sebagai project manager, jadi ada banyak hal yang mengesankan," ucapnya.
Namun, dia enggan membeberkan semua, apa saja hal-hal yang dilaluinya untuk bisa mengawal pengembangan bandara supaya rampung sesuai target. "Yang jelas, saat saya bertugas di sini lahan masih ada yang bersengketa," bebernya.
Akan tetapi, Dadang mengaku beruntung banyak dukungan datang, mulai dari pemerintah daerah hingga Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4P untuk menyelesaikan sengketa lahan. "Saat ini, semua sengketa sudah terselesaikan," ucapnya.
Selain sengketa lahan, proyek bandara juga sempat terkendala dengan pengadaan tanah uruk. Lagi-lagi TPAD membantu mereka dengan mengeluarkan legal opinion (LO) untuk penggunaan tanah uruk. "Dengan adanya LO, kami yakin tanah uruk yang digunakan tidak bermasalah," bebernya.
Dia mengungkapkan, lancarnya pengembangan Bandara Syamsudin Noor memang tidak terlepas dari peran TP4D dan TP4P. Karena, selama ini kedua tim itu selalu melakukan pengawalan dalam rangka mengantisipasi adanya kendala bersifat hukum. "Selain itu, TP4D dan TP4P juga berperan mengamankan proyek ini dari tuntutan hukum. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada tuntutan," ungkapnya.
Meski sengketa lahan telah terselesaikan dan tuntutan hukum tidak ada, namun Dadang menyampaikan, ada kendala baru yang sedang menimpa proyek. Yakni, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Gara-gara setiap pagi kawasan proyek berkabut, terpaksa pekerjaan diundur sampai siang hari untuk menunggu kabut menipis. Karena, pekatnya kabut menutup pandangan para pekerja," bebernya.
Agar kendala itu tidak mengganggu target progres, dia mengungkapkan, pihaknya meminta kontraktor untuk menambah tenaga kerja dan alat. "Dengan bertambahnya SDM dan alat,maka banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Walaupun waktu pekerjaan mundur gara-gara kabut asap," paparnya.
Mengenai progres pengembangan bandara saat ini, Dadang menyampaikan, pembangunan yang belum selesai hanya sisa paket I. Sebab, proyek paket II melingkupi pembangunan infrastruktur, bangunan penunjang dan perluasan apron progresnya sudah 100 persen. "Semua bangunan di dalam paket II pembangunannya telah rampung. Seperti, perluasan apron, pembangunan kantor administrasi, masjid, kargo, gedung AVSEC dan pond," ungkapnya.
