Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini penghargaan datang dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) RI untuk bidang kinerja pengawasan.
---
Pemprov Kalsel menempati posisi ke-6 dari 34 provinsi se-Indonesia dengan kinerja pengawasan terbaik.
Piagam diserahkan Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Hadi Prabowo bersamaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019 di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, dihadiri Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan.
Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalsel Sulkan saat dikonfirmasi Minggu (28/9) sore mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena Pemprov Kalsel telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tuntas 100 persen. "Penghargaan ini menjadi motivasi kita untuk lebih baik ke depan. Saya berharap kinerja kita terus meningkat," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Hadi Prabowo menekankan pentingnya efektifitas pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan.
Karena menurutnya, efektivitas pengawasan pemerintahan sangat diperlukan saat ini. Yakni, untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, efisien, gesit, lincah, dan cekatan. "Tak lupa saya juga menggarisbawahi pentingnya semangat menghadirkan sumber daya manusia aparat pengawasan intern pemerintah (SDM APIP) yang unggul dan profesional dalam melaksanakan fungsinya," tutur Hadi Prabowo.
Ditambahkannya, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas kerja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dia juga mengingatkan, semangat dan efektiftas pengawasan itu baru dapat terwujud apabila pemerintah pusat dan pemda saling bersinergi. "Pemerintah pusat dan pemda perlu memiliki tujuan, langkah, dan optimisme sama dalam menghadapi semua tantangan saat ini," tutur Hadi.
Ada sepuluh pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Diantaranya, Jawa Tengah, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalsel , Riau, Banten, Maluku dan Lampung. (ris/ran/ema)
