BANJARMASIN - Anggota DPRD Kalsel periode 2019-2024 benar-benar diuji. Bagaimana tidak, beberapa hari setelah dilantik, mereka harus menghadapi ribuan mahasiswa berunjuk rasa.
Kemarin (2/10), giliran buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel yang berunjuk rasa di depan gedung dewan.
Mereka juga membawa berbagai macam atribut. Seperti bendera dan spanduk berisi tuntutan. Aksi mereka dijaga ketat aparat kepolisian. Meski beraksi di depan gedung dewan, Jalan Lambang Mangkurat tetap dibuka. Tidak seperti demo mahasiswa yang harus memblokade jalan.
Dalam orasinya, Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyon Indharto yang memimpin aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Adapun tuntutan yang mereka sampaikan, menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terakhir, mencabut atau merevisi PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang dinilai merugikan kaum buruh.
Selanjutnya, mereka juga mendesak agar pemerintah mencabut dan memproses secepatnya penyelesaian kasus ketenagakerjaan di PT Barito Murni Sakti Chemical, Barito Kuala dan PT Kalimantan Agung, Tanah Laut.
Tuntutan buruh terakhir adalah segera memverifikasi administrasi serikat buruh tingkat provinsi agar penetapan UMP tahun 2020 tidak cacat hukum.
“Kami menolak terhadap kenaikan iuran BPJS kesehatan dan menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan,” kata Yoeyoen dalam orasinya.
Massa ditemui Ketua Komisi IV M Lutfi Syaifudin dari Fraksi Gerindra. Dia ditemani Fahrani dari Fraksi PDIP dan Suripno Sumas dari Fraksi PKB. Karena tuntutan yang disampaikan kewenangannya ada di pusat. Mereka hanya bisa berjanji akan menyampaikan tuntutan buruh ke DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta.
“Kami akan melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi, secepatnya,” tukas Lutfi.
Lutfi mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya harus menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tak terkecuali buruh. “Kami di DPRD tidak diam, dan akan memperjuangkan kepentingan buruh, salah satunya seperti BPJS,” cetusnya. (gmp/fud/ema)
