BANJARBARU - Pemerintah RI tahun ini berencana kembali membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tahapannya akan dimulai pada minggu keempat Oktober 2019.
Namun, meski saat ini sudah memasuki Oktober pemerintah daerah nyatanya belum menerima formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Sampai saat ini belum ada penetapan formasi dari Kemenpan RB, jadi masih kita tunggu. Karena rencana kegiatan (rekrutmen) berdasarkan surat Kemenpan RB akan dimulai Oktober ini," kata Kabid Pengadaan, Pengembagan dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Rina Astuti, kemarin.
Dia mengungkapkan, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian di Yogyakarta 25 September tadi pun yang dibahas mengenai CPNS hanya tentang tahapannya. "Karena acara utama dalam Rakornas adalah launching aplikasi MySAPK BKN dan pengumuman BKN Award 2019," ungkapnya.
Sementara itu, untuk tahapan rekrutmen CPNS 2019, Kasubid Formasi dan Pengadaan BKD Kalsel, Hendra Saputra menyampaikan berdasarkan informasi dari Kemenpan RB pelaksanaannya bakal sampai 2020. "Tahapan tahun ini yakni pengumuman rekrutmen pada bulan ini, lalu pendaftaran bulan November dan pengumuman hasil seleksi administrasi bulan Desember. Sisanya, dilaksanakan tahun depan," ucapnya.
Sisa tahapan yang disambung pada 2020 tersebut yaitu, masa sanggah dan pengumuman jadwal SKD pada Januari. Lalu, pelaksanaan SKD (Februari), pengumuman hasil SKD (Maret), pelaksanaan SKB (Maret) dan Integrasi nilai SKD dan SKB (April).
Disinggung mengenai penetapan formasi, Hendra juga tidak mengetahuinya lantaran belum ada kabar dari pemerintah pusat. "Nanti kalau sudah ada infonya, pasti kami beritahukan," ujarnya.
Namun, berdasarkan keperluan pegawai saat ini, dia menyampaikan kemungkinan formasi CPNS yang dibuka tahun ini tidak jauh beda dengan 2018 lalu. "Mungkin formasi tenaga pendidik atau guru kembali jadi prioritas utama. Setelah itu baru tenaga kesehatan dan teknis," bebernya.
Hendra mengungkapkan, formasi tenaga pendidik jadi prioritas lantaran masih ada sejumlah SMA, SMK dan SLB yang kekurangan guru. "Apalagi sekolah di daerah pelosok, jumlah gurunya sangat minim. Nah, para guru baru yang masih fresh saat lulus CPNS nanti cocok ditempatkan di pelosok," ungkapnya.
Sedangkan untuk formasi yang diusulkan Pemprov Kalsel, dia menuturkan bahwa jumlahnya mencapai 1.900 kursi. Sebab, saat perekrutan CPNS tahun 2018, pemerintah pusat hanya menyetujui 328 orang.
“Kami usulkan sama. Tinggal pemerintah pusat menganalisa sesuai kemampuan keuangan. Mudah-mudahan lebih banyak dari tahun lalu,” pungkasnya.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, ada sejumlah pertimbangan sehingga rekrutmen CPNS 2019 terkesan berlarut-larut. Ridwan menuturkan panitia seleksi nasional (panselnas) harus menunggu pelantikan Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan pada 20 Oktober nanti. Sebab panselnas menunggu adanya kepastian nomenklatur kementerian baru.
Menurut Ridwan tidak menutup kemungkinan ada kementerian yang dilebur. Atau bahkan kementerian yang dipisah serta kementerian baru. Dengan adanya potensi perubahan tersebut, panselnas menyesuaikan jadwal rekrutmen CPNS baru. Supaya tidak ada persoalan penyusunan formasi terkait nomenklatur atau kementerian baru.
Selain itu Ridwan menuturkan proses rangkaian seleksi CPNS tidak bisa dibuat cepat. Dia mencontohkan untuk tahap pengumuman rekrutmen minimal 15 hari kerja. Kemudian untuk proses pendaftaran atau upload dokumen minimal 10 hari kerja. Dari dua proses itu saja, sudah memakan waktu sebulan.
Setelah itu ada proses seleksi administrasi yang memeriksa seluruh dokumen pelamar. Kemudian juga ada jeda waktu untuk melayani masa sanggah. BKN juga melakukan pelatihan kepada operator dari masing-masing instansi yang membidangi pendaftaran CPNS baru.
