AMUNTAI - Ratusan mahasiswa dari berbagai lembaga perguruan tinggi swasta di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menamai gerakan Aliansi Mahasiswa HSU dengan Hastag #Amuntai Bergerak longmarch dari Jalan KH Ahmad Dahlan menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat di Jalan Norman Umar dengan pengawalan petugas dari Polres HSU Kamis (3/10) pagi sampai siang ini.
Massa tersebut membawa delapan tuntutan dimana untuk isu nasional para mahasiswa dari STIA Amuntai, Stiper Amuntai dan dua perguruan tinggi terkemuka di HSU yakni meminta dewan terhormat menolak RUU KUHP dan RUU KPK yang dinilai merugikan masyarakat. Usut tuntas kasus kekerasan terhadap mahasiswa.
Semantara isu lokal yang dibawa yakni masalah kebakaran hutan dan kabut asap yang sangat berdampak pada kesehatan dan lingkungan di HSU. Aksi Mahasiswa sempat meninggi dan akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD HSU H Mawardi didampingi beberapa anggota dari Komisi II salah salah satunya Junaidi dari Fraksi PKB yang dikenal vokal terhadap isu daerah.
Meski diajak berdiskusi di ruang dewan, namun mahasiswa tepat menolak ajakan anggota dewan kedalam ruangan, namun sejumlah anggota DPRD akhirnya menuruti permintaan para pendemo untuk duduk bersama di halaman kantor DPRD mendengarkan dan menerima delapan tuntutan dari Aliansi Mahasiswa HSU.
Syarif Hidayatullah salah satu koordinator aksi kepada media rekan menyebut, aksi ini sebagai bentuk penegasan kepada pemerintah daerah dan DPRD atas penolakan RUU KUHP dan KPK
"Aksi ini untuk menuntut tegas pemerintah daerah khususnya DPRD agar mendukung perubahan, mendukung pengawasan atas perpu KPK salah satunya, dan membuat perpu Karhutla agar tidak terjadi lagi kabut asap di daerah ini" ujarnya.
Sementara itu, Junaidi dari FKB menilai apa yang disampaikan mahasiswa merupakan hak warga negara dalam berpendapat. Apa yang menjadi tuntutan mereka teman dewan siap mengawal tuntutan tersebut. "Kami apresiasi dan alhamdulillah demo berjalan damai sampai selesai," singkat Junaidi. (mar/ema)
