BANJARMASIN - Perilaku tak nyaman ditunjukkan saat paripurna penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Banjarmasin, Selasa (1/10) tadi. Akibat ulah Fraksi Golkar yang tak kompak dalam mengusulkan nama-nama anggotanya.
Polemik itu memang sudah beres. Golkar sigap menyikapinya. Namun menyisakan kesan buruk di awal-awal masa kerja legislatif periode ini. Setidaknya itulah yang dilihat Pengamat Pemerintahan, Arif Rahman Hakim.
“Baru mulai kerja, sudah menciptakan kegaduhan. Terlihat sekali mereka berebut kepentingan. Apalagi ini terjadi sesama partai,” ucapnya.
Menurut Arif, tak ada yang salah dengan perbedaan pendapat. Sekalipun harus berdebat. Asalkan untuk kepentingan masyarakat. “Ketika ada pembahasan, sah-sah saja berbeda pendapat. Sekalipun satu partai. Tapi dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Arif maklum. Ini persoalan kerangka kerja DPRD. Belum bersinggungan secara langsung ke masyarakat. Tapi tetap saja ada etikanya.
“Ada tiga konsep soal etika legislator. Pertama, minimalis, lalu fungsionalis, dan terakhir rasionalis,” sebutnya.
Minimalis, artinya sederhana namun efektif. Dalam hal penyusunan AKD, harus mengutamakan pembagian posisi berdasarkan upaya memperjuangkan kepentingan publik.
Untuk konsep fungsionalis, seorang legislator mesti sadar diri. Bahwa dia dipilih untuk memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat. Kalau paham itu, artinya bisa lepas dari segala kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu.
“Kalau rasionalis berarti seorang legislator harus bisa memisahkan antara kepentingan, kelompok, kepentingan pribadi, dan yang mana kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Namun masih banyak legislator yang tak memahami itu. Menganggap kedudukannya anggota legislatif adalah sebuah pekerjaan. Bukan amanah.
“Kalau sudah begitu, seorang legislator akan bersikap pada siapa yang membayar mereka. Secara etika, ini jelas tidak tepat,” ucap dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lambung Mangkurat itu.
Intinya, ini soal etika. Ketika terpilih menjadi wakil rakyat, semestinya yang diperdebatkan adalah masalah kepentingan rakyat. Bukan urusan struktur atau kerangka kerja. “Karena, kalau sudah berada di legislatif, idealnya meninggalkan embel-embel partainya. Karena di legislatif ini sudah berbicara tentang kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Banjarmasin, Ananda sadar. Ulah fraksinya di gedung dewan menghambat jalannya paripurna.
Jika itu disebut kegaduhan. Ananda memakluminya. Namun, Ananda tak mau menanggapinya terlalu jauh. Dirinya meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
"Saya atas nama Partai Golkar sebenarnya juga merasa tidak nyaman. Karena akibat internal kami, jadinya merembet ke kinerja dewan," ucapnya.
