BANJARMASIN – Gedung DPRD Kalsel bakal kosong beberapa hari kedepan. Pasalnya, semua anggota dewan periode 2019-2024 yang baru resmi dilantik akan melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke luar daerah.
Agenda kunker dijadwalkan pada tanggal 7-9 Oktober. Tujuan daerah yang dikunjungi tiap komisi berbeda-beda. Tergantung hasil kesepakatan masing-masing komisi yang disampaikan ke Badan Musyawarah (Banmus).
“Jadwalnya semua komisi ke luar daerah, berbarengan. Kalau kami ke Badan Penghubung Kalsel atau Kantor Perwakilan Kalsel di Jakarta,” kata Sekretaris Komisi I, Suripno Sumas saat berbincang dengan wartawan, belum lama tadi.
Meski ada tata tertib yang mengatur tentang pembagian jadwal kunker komisi agar tidak berangkat bersamaan, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan agenda pertama memang serentak, tapi kunker berikutnya dia pastikan tak terulang.
“Untuk jadwal bergantian, ada pada jadwal berikutnya. Misalnya kami (Komisi I) berangkat tanggal 28-30 Oktober, maka komisi lain berangkat di jadwal berikutnya,” jelasnya.
Pada rapat paripurna yang digelar Kamis (3/10) tadi, dalam tata tertib dewan yang dibacakan memang ada perubahan untuk agenda keberangkatan anggota. Baik untuk tujuan dalam maupun luar daerah. Tidak ada lagi agenda berangkat berbarengan seperti periode lalu. Karena khawatir akan sorotan miring dari masyarakat.
Sebelumnya, Ketua Pansus Tata Tertib DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad mengungkapkan, bahwa aturan tersebut berdasarkan usulan dan hasil evaluasi timnya terkait tata tertib yang berlaku sebelumnya.
Jika seluruh komisi berangkat ke luar daerah, dikhawatirkan juga akan berdampak buruk bagi upaya penyerapan aspirasi masyarakat. Seperti ketika terjadi aksi unjuk rasa. Demonstran kerap menghadapi gedung kosong. Berujung pada keluhan jarangnya ada wakil rakyat yang mau turun berdialog.
“Kita harapkan jangan sampai seluruh anggota dewan habis berangkat kunker. Ini sudah disampaikan ke fraksi masing-masing dan pimpinan dewan. Kalau mau berangkat jangan barengan. Agar saat masyarakat datang ingin menyampaikan aspirasi tetap ada anggota dewan yang mewakili,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)
