MANAGED BY:
JUMAT
18 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Rabu, 09 Oktober 2019 12:29
Ternyata Sudah Eksis Sejak 2010, Walhi Desak Izin Perusahaan Tambang Emas di Hutan Lindung Dicabut

PROKAL.CO, BANJARBARU - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menyoroti izin tambang emas PT Pelsart Tambang Kencana (PTK) yang beroperasi di kawasan hutan lindung di Kotabaru.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mendesak agar semua pihak, khususnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkomitmen untuk menyelamatkan hutan lindung di Banua. Dengan cara mencabut izin kontrak karya (KK) PT PTK.

"Termasuk izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang sudah dikeluarkan, jangan lagi diperpanjang. Serta, jangan pernah disetujui AMDAL-nya," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, tambang emas sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Lantaran, prosesnya biasanya menggunakan bahan kimia. "Apalagi kami lihat area izinnya berada di hutan lindung di kawasan Pegunungan Meratus, maka semua pihak harus bersama-sama untuk menyelamatkannya," ungkapnya.

Lanjutnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mewakili Pemprov Kalsel sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat juga harus segera turun tangan untuk bertindak konkrit dalam menjawab aspirasi masyarakat dan gerakan #SaveMeratus.

"Ini harus menjadi kesadaran dan perjuangan bersama untuk penyelamatan Pegunungan Meratus dari industri ekstraktif, baik tambang maupun monokultur skala besar," pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kalsel Gunawan Harjito mengucapkan bahwa yang berwenang mencabut izin PT PTK adalah pemerintah pusat. "Karena izinnya adalah KK yang dikeluarkan oleh pusat," ucapnya.

Menurut informasi yang diterimanya, meski sudah mendapatkan izin sejak 1998 namun hingga kini PT PTK belum juga melakukan aktivitas penambangan. Hal itu dikarenakan belum keluarnya AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup. "Infonya saat ini masih tahap konstruksi untuk rencana ekspoitasi," ujarnya.

Wilayah KK PT PTK sendiri seluas 96.420 hektare, terdiri atas dua blok yang berada di empat kabupaten. Yakni, Blok I Timburu yang areal izinnya berada di daerah Sungai Durian, Kotabaru, seluas 29.650 hektare. Kemudian, Blok II Kusan, dengan total luas areal 67.805 hektare berada di Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Banjar.

Dari data yang ada di Dinas ESDM Kalsel, dari total luas wilayah KK 96.420 hektare, ternyata yang masuk kawasan hutan lindung ada 43.883 hektare.

Sebelumnya, Kabid Perencanaan Penggunaan Hutan (PPH) Gusti Rahmad menyampaikan, PT PTK memperoleh izin menambang di kawasan hutan lindung lantaran mendapatkan pengecualian dari pemerintah pusat. "PT Pelsart satu dari 13 perusahaan di Indonesia yang memiliki izin menambang di HL," jelasnya.

Lanjutnya, pengecualian itu diberikan lantaran perizinannya sudah ada sebelum keluarnya Undang-Undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan yang melarang kegiatan tambang di kawasan hutan. "Karena izinnya sudah keluar sebelum ada larangan, maka 13 perusahaan itu dapat pengecualian melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2004," pungkasnya.

---

Sudah Sejak 2010

Keberadaan perusahaan tambang emas yang menguasai puluhan ribu hektare tanah Kalsel rupanya telah lama diketahui warga Kotabaru. Khususnya, mereka yang berada di kaki Pegunungan Meratus.

Pun begitu, hingga kini memang belum ada aktivitas. "Belum ada. Kantornya sih ada dekat SPBU," ujar Kapolsek Sungai Durian, Ipda Nur Alam Pong Mambela saat ditanya Radar Banjarmasin, Senin (7/10) kemarin.

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki perusahaan asal Singapura itu, sudah terdengar gaungnya sejak tahun 2010 silam. Waktu itu Pemkab Kotabaru mengatakan perusahaan belum nambang karena masih terbentur di aturan hutan lindung.

Jauh sebelum Pelsart mendapatkan izin dari Presiden Soeharto di Januari 1998 dalam bentuk Kontrak Karya, warga kaki Meratus sudah biasa melakukan penambangan emas manual. Hingga sekarang.

Jika berkunjung ke Sungai Durian, atau desa-desa di sekitar kaki Meratus, seperti Hampang misalnya, mudah ditemukan beberapa bantaran sungai berwarna cokelat. Ditanya apa sebabnya, warga sepakat, itu karena aktivitas tambang emas.

Di Hampang, tepatnya di Desa Malangkaian, beberapa pengusaha keturunan suku Banjar dikenal tajir. Mereka adalah pengepul emas dari warga suku Dayak yang banyak melakukan aktivitas penambangan emas manual.

Malangkaian, walau berada di ujung Kotabaru, pelosok pedalaman, tapi aktivitas warga amat sibuk. Malam hari, bengkel sering masih buka, melayani perbaikan kendaraan-kendaraan roda dua milik warga yang bekerja berat menembus belantara tempat pendulangan emas.

Perputaran uang cukup tinggi di kawasan-kawasan tambang emas itu. Berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan warganya. Sehingga, tidak jarang terdengar perkelahian remaja di warung tenda karena masalah sepele.

Dari data yang dimiliki pemerintah, kawasan tambang emas Pelsart memiliki sedikitnya 7,83 juta ton bijih emas dengan kadar rata-rata 2,11 g/t. Juga terdapat 980.000 juta ton bijih emas tambahan dengan kadar rata-rata 1,93 g/t.

Bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang akan terjadi jika Pelsart melakukan aktivitas tambang terbukanya (open pit mining). Tambang emas manual saja mampu membuat sungai keruh berpuluh-puluh kilometer ke arah hilir.

Tarik ke belakang. Di tahun 1999, saat BJ Habibie menjabat Presiden, ia mengeluarkan aturan dalam bentuk UU Kehutanan Indonesia. UU itu tegas menulis larangan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan lindung.

Namun kemudian, dengan alasan pemerintah berpotensi digugat di pengadilan internasional oleh para perusahaan negara asing yang memiliki izin, Presiden Megawati menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Kehutanan No 41 tahun 1999.

Perpu itu sama persis dengan alasan yang dikemukakan Kabid Perencanaan Penggunaan Hutan (PPH) Pemprov Kalsel Gusti Rahmad, bahwa izin tetap berlaku karena perusahaan mengantonginya sebelum UU Kehutanan 1999 dibuat. Itulah ruh Perpu No 1 Tahun 2004: memanfaatkan celah yang ada di UU Kehutanan 1999.

Tumpang tindih aturan itu akhirnya dibenahi. Caranya wakil rakyat di Senayan membuat UU No 19 Tahun 2004 yang mengamandemen UU Kehutanan 1999.

Tahun 2008, Presiden SBY memperparah kemarahan para aktivis lingkungan dengan membuat PP No 2 Tahun 2008. PP ini membuat perusahaan tambang mampu mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar Rp 1,8 juta-Rp 3 juta per hektar dalam setahun.

Namun mengapa Pelsart tak kunjung menambang? Salah satu sebab adalah munculnya UU UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Di sana banyak klausul tambahan, mulai dari batas kandungan mineral yang boleh diekspor dan sebagainya.

Baru pada April 2017 silam, Pelsart bersedia meneken amandemen Kontrak Karya mereka disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan.

Semua proses di atas menjadi gambaran, betapa abainya negara sejak zaman Orde Baru hingga sekarang terhadap nasib warga yang tinggal di sekitar hutan lindung. "Mudah saja para petinggi di atas kertas main-main aturan. Lah kami di sini bagaimana?," kata Saparuddin warga Kotabaru.

Menurutnya, keberadaan perusahaan di atas hutan lindung tidak adil. "Semudah itu pemodal raksasa mendapatkan izin di hutan lindung. Kami, tahu sendiri lah, tidak boleh menanam di hutan lindung, walau cuma untuk isi perut. Di mana-mana hutan, bahkan kawasan yang jadi tempat nenek moyang bercocok-tanam juga hutan lindung," keluhnya.

Dia mengaku tidak mengerti. Mengapa tambang terbuka yang dikerjakan begitu mudah mesti dikasih ke negara asing. "Singapura yang punya sahamnya ya? Kan aneh. Tambang terbuka, kita pun bisa kerjakan. Kalau mau merusak hutan itu, kenapa tidak kita sendiri saja," cecarnya. (zal/ris/ran/ema)

loading...
BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*