MANAGED BY:
SENIN
26 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Rabu, 09 Oktober 2019 12:29
Ternyata Sudah Eksis Sejak 2010, Walhi Desak Izin Perusahaan Tambang Emas di Hutan Lindung Dicabut

Tarik ke belakang. Di tahun 1999, saat BJ Habibie menjabat Presiden, ia mengeluarkan aturan dalam bentuk UU Kehutanan Indonesia. UU itu tegas menulis larangan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan lindung.

Namun kemudian, dengan alasan pemerintah berpotensi digugat di pengadilan internasional oleh para perusahaan negara asing yang memiliki izin, Presiden Megawati menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Kehutanan No 41 tahun 1999.

Perpu itu sama persis dengan alasan yang dikemukakan Kabid Perencanaan Penggunaan Hutan (PPH) Pemprov Kalsel Gusti Rahmad, bahwa izin tetap berlaku karena perusahaan mengantonginya sebelum UU Kehutanan 1999 dibuat. Itulah ruh Perpu No 1 Tahun 2004: memanfaatkan celah yang ada di UU Kehutanan 1999.

Tumpang tindih aturan itu akhirnya dibenahi. Caranya wakil rakyat di Senayan membuat UU No 19 Tahun 2004 yang mengamandemen UU Kehutanan 1999.

Tahun 2008, Presiden SBY memperparah kemarahan para aktivis lingkungan dengan membuat PP No 2 Tahun 2008. PP ini membuat perusahaan tambang mampu mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar hanya dengan membayar Rp 1,8 juta-Rp 3 juta per hektar dalam setahun.

Namun mengapa Pelsart tak kunjung menambang? Salah satu sebab adalah munculnya UU UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Di sana banyak klausul tambahan, mulai dari batas kandungan mineral yang boleh diekspor dan sebagainya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 26 Oktober 2020 17:40

Ratusan Pengunjung Ramaikan Peluncuran Yamaha WR 155 R

MARTAPURA - Pasar motor trail di Kalimantan Selatan kembali ramai…

Sabtu, 24 Oktober 2020 08:26

Bukan Tanpa Izin Sama Sekali, Soal Restoran Terapung di Siring RE Martadinata

BANJARMASIN - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu…

Kamis, 22 Oktober 2020 14:41

Bank Bukopin Kembali Naik Peringkat

JAKARTA – Fitch Rating Indonesia (Fitch) kembali memperbaharui peringkat nasional…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:36

Kawasan Sekumpul akan Dibenahi oleh Pemerintah Pusat, Museum Islam Banjar Bakal Dibangun

BANJARBARU - Dikunjungi jutaan jemaah setiap kali gelaran Haul Guru…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:32

Sedang Dibangun, Embung ini pun Bakal Jadi Destinasi Wisata di Kalsel

Keberadaan dua embung di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel bakal menambah…

Kamis, 22 Oktober 2020 10:22

Ditanya Soal Izin Restoran Terapung, Sekda Mendadak Amnesia

BANJARMASIN - Izin restoran terapung di atas Sungai Martapura yang…

Rabu, 21 Oktober 2020 13:26

Langka Terus, DPR RI Minta Kuota Gas Kalsel Ditambah

BANJARBARU - Untuk memecahkan permasalahan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram…

Selasa, 20 Oktober 2020 15:01

Juga Ingin Segera Buka, Bioskop di Banjarbaru Ajukan Rekomendasi

BANJARBARU - Setelah tutup sejak virus corona mewabah, akhirnya Cinepolis…

Selasa, 20 Oktober 2020 14:12

Soal Perubahan Skema Arus Lalin di Lapangan Murjani: Tetap Boleh Buka, Tapi Lebih Ditata

BANJARBARU - Arus lalu lintas plus kantong-kantong parkir di Lapangan…

Senin, 19 Oktober 2020 15:15

Kiram Park Buka, Mandiangin Masih Tutup

BANJARBARU - Meski pandemi Covid-19 belum usai, sejumlah tempat wisata…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers