BANJARBARU - Pelantikan Anggota DPRD Banjarbaru kemarin diwarnai aksi demo puluhan mahasiswa dari organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus. Mereka berorasi menuntut agar wakil rakyat yang baru dilantik dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan yang masih ada di Kota Idaman.
Salah satu tuntutan yang disampaikan massa gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI) tersebut ialah pengusutan secara tuntas kasus penyelewengan dana hibah KONI Banjarbaru.
Mereka meminta, Anggota DPRD Banjarbaru turut mengawal penyimpangan dana tahun anggaran 2018 senilai Rp6,7 miliar tersebut. "Kami lihat kasusnya seperti terhenti. Kami ingin kasusnya cepat diungkap," kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo, Wira.
Selain itu, mereka juga menuntut agar DPRD Kota Banjarbaru bebas dari tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme. Serta bekerja jujur, adil dan totalitas. "Kami juga ingin anggota dewan siap menerima kritik saran dari seluruh elemen Masyarakat, LSM dan Organisasi Kemahasiswaan," ujar salah satu peserta aksi.
Bukan hanya itu, massa juga menuntut Anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk segera menepati janji politiknya. Serta, memperhatikan tambang intan Cempaka yang selalu menelan korban.
Lalu, menuntut agar pemerintah lebih serius dalam memberantas praktik prostitusi yang kian menyebar luas. Serta, menuntut revitalisasi pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru.
Kemudian, menindak tegas praktik parkir liar yang ada di kota Banjarbaru, mendorong DPRD menerbitkan Perda setiap warung makan/kopi untuk menaruh nominal harga di warungnya.
Semua tuntutan itu mereka sampaikan saat duduk bersama dengan para anggota dewan di bawah terik matahari di halaman Gedung DPRD Banjarbaru.
Para wakil rakyat yang baru dilantik tersebut menyambut baik semua tuntutan mahasiswa. "Kami akan selalu terbuka dan menerima mahasiswa jika ingin berdialog dengan kami," ujar ketua sementara DPRD Banjarbaru Fadliansyah di hadapan massa.
Sementara itu, terkait tuntutan mahasiswa tentang pengungkapan kasus dana hibah KONI, Wartono menjelaskan bahwa hal itu bukan kewenangan anggota dewan. "Fungsi kita adalah pengawasan, anggaran dan legislasi. Kalau pengungkapan kasus bukan ranah kami, karena bukan yudikatif," jelasnya.
Dia menyampaikan, kasus dugaan dana hibah KONI saat ini masih diproses Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru. "Legislatif tidak boleh mengintervensi kejaksaan dalam urusan pengungkapan kasus. Jadi, mari kita sama-sama memonitor prosesnya," ucapnya.
Secara terpisah, Kasi Pidsus Kejari Banjarbaru Mahardika Prima W ketika dimintai keterangan terkait dengan kasus dana hibah KONI Banjarbaru menegaskan bahwa kasusnya masih tetap jalan. "Kasusnya masih terus berjalan sampai saat ini. Untuk perkembangannya sekarang masih pemeriksaan saksi-saksi," bebernya.
Dikatakannya sudah puluhan saksi yang dimintai keterangan terkait dengan kasus KONI Banjarbaru. "Karena saksinya banyak, kita harus lebih hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Ada puluhan saksi yang sudah diperiksa, baik itu dari pengurus maupun diluar pengurus KONI Banjarbaru," ucapnya.
Disinggung soal penetapan tersangka, pihaknya masih belum sampai ke arah sana karena masih tahapan pemeriksaan saksi-saksi. "Masih perlu proses dan nanti akan disampaikan secepatnya bila sudah ada penetapan tersangka," pungkasnya.
--
