MANAGED BY:
SELASA
02 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 10 Oktober 2019 12:18
Maju Mundur Anggaran Pilkada di Kalsel: Diajukan Segini, Disetujui Segitu....
URUSAN MENDESAK: Gubernur Sahbirin Noor menantangani anggaran Pilkada di lokasi Karhutla, (30/9). | FOTO: M OSCAR FRABY/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, Pemilihan Kepala Daerah bukan semata adu figur politik. Di belakangnya, event lima tahunan ini melibatkan dana daerah yang besar. Penganggaran pun tak selalu mulus.

KPU Kalsel sempat sport jantung. Pasalnya dari tujuh daerah pelaksana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, Kabupaten Banjar belum melakukan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada.

Tahapan sudah mulai. Kalau tak ada anggaran bagaimana melakukan kegiatan,” tutur Edy, 3 Oktober lalu.

Anggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banjar memang sudah diajukan oleh KPU Banjar pada 28 Mei lalu. Nilainya sebesar Rp58.317.543.800. Lantaran ada koreksi, anggaran kembali diajukan pada 22 Agustus. Nilainya berkurang. Yakni hanya Rp42.130.477.688.

Tiga hari berselang, DPRD Banjar melakukan Rapat Paripurna dan mengesahkan anggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banjar melalui rapat paripurna kurang lebih Rp25 miliar. 

Merasa jauh dari yang diminta, KPU Banjar pun mengajukan kembali anggaran kepada pemkab pada 4 September 2019 sebesar Rp38.741.700.000. Namun, anggaran itu tak disetujui. NPHD pun tak kunjung diteken bupati.

Ketiga pihak baru menemukan kesepakatan setelah dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri RI ke Jakarta. Solusi pun didapat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera duduk bersama lagi dengan KPU-Bawaslu untuk memastikan mata anggaran yang perlu diperbaiki sebelum NPHD diteken oleh Bupati Banjar.

“Sudah ada kesamaan pemahaman setelah dari Kemendagri. Mulai Rabu tanggal 9 Oktober membahas ulang bersama KPU dan Bawaslu,” kata Sekda Banjar HM Hilman dihubungi dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Martapura, baru-baru tadi.

Hilman menegaskan, mekanisme terkait Hibah Pilkada sudah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pemilihan. TPAD segera melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Banjar Muhammad Zain mengatakan anggaran penyelenggaraan pemilu dari Pemkab Banjar sebesar 25,9 miliar. Awalnya angka kebutuhan KPU sebenar 58 miliar.

Selain Kabupaten Banjar, penganggaran di daerah pilkada lainnya tergolong mulus. Di Kabupaten Balangan, Pemkab setempat menyetujui dana Pilkada sebesar Rp18 miliar, dari Rp25 miliar yang diusulkan KPU setempat. Bupati Balangan Ansharuddin mengungkapkan dana untuk Pilkada Balangan akan dikeluarkan dalam dua tahap. Tahap pertama dikeluarkan tahun ini sebesar Rp4 miliar dulu, sisanya di anggaran murni tahun depan.

“Kalau ada kekurangan maka masih bisa kita alokasikan pada anggaran perubahan tahun depan,” ungkapnya.

Untuk di Kota Banjarbaru, Penandatangan NPHD telah dilakukan pada 2 Oktober 2019 lalu.

Untuk usulan anggaran Pilkada, KPU Kota Banjarbaru mengusulkan 20,6 M dan disepakati 18 M oleh Pemko Banjarbaru. Di pihak lain, Bawaslu Kota Banjarbaru mengusulkan 9,7 M lalu disetujui Pemko sebesar 4,7 M.

Anggaran terbanyak Pilkada tahun depan ada pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 yang sudah ditandatangi 30 September tadi. Nilainya mencapai Rp150 miliar. KPU dan Bawaslu harus mendatangi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di lokasi Karhutla Guntung Damar, Banjarbaru untuk bisa mendapatkan tandatangan.

KPU dan Bawaslu menunggu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor cukup lama. Hampir tiga jam. Sahbirin sebelumnya tak berada di posko. Dia tengah memantau lokasi Karhutla yang berada di area bandel api itu. Sekitar pukul 06.00 Wita, baru Sahbirin muncul.

Begitu Sahbirin tiba, wajah Ketua KPU Kalsel, Sarmuji langsung ceria. Maklum, batas penandatanganan NPHD memang tak bisa diperlambat lagi. Tenggatnya tinggal hari ini. Mau tak mau, NPHD harus dilakukan cepat agar pelaksanaan Pilgub Kalsel tak terganggu.

Penandatanganan kemarin adalah yang paling ditunggu KPU dan Bawaslu. Maklum, tahapan Pilgub sudah dimulai sejak 23 September tadi. “Akhirnya kami bisa bekerja. Ini yang kami tunggu,” ujar Sarmuji.

Anggaran besar KPU Kalsel sebagian besar untuk menggaji penyelenggara pemilih.

Honorarium meliputi panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), petugas pemutakhiran data pemilih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Penyeleggara terakhir ini paling banyak anggotanya, jumlahnya sebanyak 91.539 orang.

Honor penyelenggara ini bervariasi. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor S-118/MK.02/2016, honor ketua PPK sebesar Rp1.850.000 per bulan, sementara untuk anggota sebesar Rp1.600.000 per bulan, sekretaris Rp1.300.000 per bulan dan pelaksana/staf administrasi dan teknis honornya Rp850 ribu per bulan. Masa kerja mereka maksimal 8 bulan.

Sementara untuk honor PPS, ketua mendapat honor Rp900 ribu per bulan, sedangkan anggota Rp850 ribu per bulan, sekretaris Rp800 ribu per bulan dan staf/pelaksana Rp750 ribu per bulan. Masa kerja mereka pun sama, maksimal 8 bulan.

Sedangkan untuk honor KPPS, ketua mendapat honor Rp550 ribu per kegiatan, anggota Rp500 ribu per kegiatan, pengamanan TPS sebesar Rp400 ribu per kegiatan. “Untuk Pantarlih honornya Rp800 ribu per bulan,” terang Sekretaris KPU Kalsel, Basuki kemarin.

Tingginya biaya honorarium penyelenggara ini sebutnya wajar. Maklum, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalsel mencapai 13 ribu titik. Dibeberkannya, jumlah PPK di Kalsel pada Pemilu tadi jumlahnya sebanyak 765 orang. Sementara jumlah PPS sebanyak 6.024 orang. “Paling banyak anggota KPPS, jumlahnya sebanyak 91.539 orang,” bebernya.

Dari informasi yang berkembang, honorarium lembaga adhoc ini mengalami penambahan. KPU Kalsel masih menunggu peraturan Menteri Keuangan yang baru. Meski demikian, pihaknya sudah menganggarkan honor kelompok kerja ini sekitar Rp122 miliar. “Petugasnya sangat banyak, dari tingkat TPS hingga kecamatan,” terang Basuki. 

Tahapan rekrutmen kelompok kerja ini mengacu PKPU Nomor 15 Tahun 2019, tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pembentukan kelompok kerja ini dimulai pada 31 Januari hingga 1 Maret 2020 mendatang.

“Soal teknisnya, kami masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI,” tandasnya. (mam/why/mof/ran/ema)


BACA JUGA

Selasa, 02 Juni 2020 12:46

Diancam Duet Bencana; Jutaan Orang Banua Diprediksi akan Terpapar Covid-19, dengan Kematian 16 Ribu Jiwa

BANJARMASIN - Pakar matematika Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Ahsar Karim…

Selasa, 02 Juni 2020 11:54

31 Mei-13 Juli Pendisiplinan Masyarakat Banjarbaru, Normal Baru Belum Berlaku

BANJARBARU - Wali kota telah menerbitkan Perwali tentang Pedoman Tatanan…

Selasa, 02 Juni 2020 11:49

Tahapan Pilkada Tunggu Finalisasi PKPU

BANJARBARU - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tertunda karena adanya…

Selasa, 02 Juni 2020 11:44

Banjarmasin Belum New Normal, Buruh Angkut Keluhkan Pemakaian Masker

BANJARMASIN - Menerapkan protokol kesehatan di Banjarmasin memang tidak mudah.…

Selasa, 02 Juni 2020 11:09

Kemenag Bakal Kawal Pembukaan Tempat Ibadah, Surat Sebagai Formalitas Saja

BANJARMASIN - Dalam Protokol New Normal, bukan hanya mal dan…

Selasa, 02 Juni 2020 09:20
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Pimpin Apel Penyematan Ban Lengan

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Rabu (1/6)…

Selasa, 02 Juni 2020 09:13
PARLEMENTARIA

Minta Tes Massal Sebelum Penerapan New Normal

BANJARBARU - Saat ini, Kota Banjarbaru berencana akan menerapkan protokol…

Selasa, 02 Juni 2020 09:07
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu: Masa Belajar di Rumah Diperpanjang

BATULICIN - Kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali ditiadakan. Pemkab…

Selasa, 02 Juni 2020 09:03
Pemkab Tanah Bumbu

Lomba Inovasi Kebijakan Daerah di Tengah Corona

BATULICIN - Asisten Bidang Pemerintahan Ir Mariani bersama jajaran Pemkab…

Senin, 01 Juni 2020 19:35

Penyerang Polsek Daha Selatan Ternyata Simpatisan ISIS

Polda Kalimantan Selatan tengah mendalami dugaan keterlibatan dari pelaku penyerangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers