Pemilihan Kepala Daerah bukan semata adu figur politik. Di belakangnya, event lima tahunan ini melibatkan dana daerah yang besar. Penganggaran pun tak selalu mulus.
KPU Kalsel sempat sport jantung. Pasalnya dari tujuh daerah pelaksana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang, Kabupaten Banjar belum melakukan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada.
Tahapan sudah mulai. Kalau tak ada anggaran bagaimana melakukan kegiatan,” tutur Edy, 3 Oktober lalu.
Anggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banjar memang sudah diajukan oleh KPU Banjar pada 28 Mei lalu. Nilainya sebesar Rp58.317.543.800. Lantaran ada koreksi, anggaran kembali diajukan pada 22 Agustus. Nilainya berkurang. Yakni hanya Rp42.130.477.688.
Tiga hari berselang, DPRD Banjar melakukan Rapat Paripurna dan mengesahkan anggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banjar melalui rapat paripurna kurang lebih Rp25 miliar.
Merasa jauh dari yang diminta, KPU Banjar pun mengajukan kembali anggaran kepada pemkab pada 4 September 2019 sebesar Rp38.741.700.000. Namun, anggaran itu tak disetujui. NPHD pun tak kunjung diteken bupati.
Ketiga pihak baru menemukan kesepakatan setelah dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri RI ke Jakarta. Solusi pun didapat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera duduk bersama lagi dengan KPU-Bawaslu untuk memastikan mata anggaran yang perlu diperbaiki sebelum NPHD diteken oleh Bupati Banjar.
“Sudah ada kesamaan pemahaman setelah dari Kemendagri. Mulai Rabu tanggal 9 Oktober membahas ulang bersama KPU dan Bawaslu,” kata Sekda Banjar HM Hilman dihubungi dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Martapura, baru-baru tadi.
Hilman menegaskan, mekanisme terkait Hibah Pilkada sudah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pemilihan. TPAD segera melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD 2020.
Komisioner KPU Kabupaten Banjar Muhammad Zain mengatakan anggaran penyelenggaraan pemilu dari Pemkab Banjar sebesar 25,9 miliar. Awalnya angka kebutuhan KPU sebenar 58 miliar.
Selain Kabupaten Banjar, penganggaran di daerah pilkada lainnya tergolong mulus. Di Kabupaten Balangan, Pemkab setempat menyetujui dana Pilkada sebesar Rp18 miliar, dari Rp25 miliar yang diusulkan KPU setempat. Bupati Balangan Ansharuddin mengungkapkan dana untuk Pilkada Balangan akan dikeluarkan dalam dua tahap. Tahap pertama dikeluarkan tahun ini sebesar Rp4 miliar dulu, sisanya di anggaran murni tahun depan.
“Kalau ada kekurangan maka masih bisa kita alokasikan pada anggaran perubahan tahun depan,” ungkapnya.
Untuk di Kota Banjarbaru, Penandatangan NPHD telah dilakukan pada 2 Oktober 2019 lalu.
Untuk usulan anggaran Pilkada, KPU Kota Banjarbaru mengusulkan 20,6 M dan disepakati 18 M oleh Pemko Banjarbaru. Di pihak lain, Bawaslu Kota Banjarbaru mengusulkan 9,7 M lalu disetujui Pemko sebesar 4,7 M.
Anggaran terbanyak Pilkada tahun depan ada pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 yang sudah ditandatangi 30 September tadi. Nilainya mencapai Rp150 miliar. KPU dan Bawaslu harus mendatangi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor di lokasi Karhutla Guntung Damar, Banjarbaru untuk bisa mendapatkan tandatangan.
KPU dan Bawaslu menunggu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor cukup lama. Hampir tiga jam. Sahbirin sebelumnya tak berada di posko. Dia tengah memantau lokasi Karhutla yang berada di area bandel api itu. Sekitar pukul 06.00 Wita, baru Sahbirin muncul.
