BANJARMASIN - Memasuki akhir tahun anggaran, serapan anggaran daerah masih rendah. Hingga akhir kuartal ke III, sebesar 3,25 triliun dana APBN masih mengendap di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin.
Pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat sendiri tahun ini nilainya sebesar Rp8,6 triliun. Terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2,7 triliun, belanja barang Rp3,4 triliun, belanja modal Rp1,8 triliun, belanja bantuan sosial Rp13 miliar, dan transfer ke daerah sebesar Rp962 miliar.
“Sampai bulan September, total pagu belanja baru terealisasi sebesar Rp5,35 triliun. Tersisa sebesar Rp3,25 triliun,” papar Kepala KPPN Banjarmasin, Saritano dalam acara Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, kemarin.
Sosialiasi melibatkan semua Satuan Kerja (Satker) di bawah KPPN Banjarmasin. Totalnya sebanyak 315 Satker yang meliputi Pemprov Kalsel, Pemko Banjarmasin, Banjarbaru, Pemkab Banjar dan Barito Kuala. “Tersisa dua bulan. Sisa dana masih tinggi. Sosialisasi ini agar terserap cepat sebelum tahun anggaran berakhir,” serunya.
Dari sejumlah satker ini, Pengadilan Tinggi Banjarmasin paling tinggi menyerap anggaran. Dari pagu yang disediakan sebesar Rp19,7 miliar, sudah terserap 96,57 persen atau sebesar Rp19 miliar lebih. Di urutan kedua Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyerap 88,07 persen atau Rp10,9 miliar dari pagu tersedia Rp12,4 miliar. Di urutan ketiga adalah Dinas Sosial Kalsel yang sudah menyerap 84,12 persen atau Rp197 miliar dari pagu Rp234 miliar lebih.
Pagu anggaran yang diberikan pemerintah pusat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel juga menyerap anggaran cukup rendah. Hingga triwulan III, satker dengan kode 361183 baru menyerap 36 persen atau Rp352 juta lebih dari pagu yang tersedia sebesar Rp964 miliar lebih.
Menanggapi hal ini, PPK Satker Disdikbud Kalsel, Muhtadin mengatakan, terlambatnya serapan anggaran tersebut lantaran ada revisi anggaran untuk kegiatan seleksi pendidikan profesi guru (PPG) yang akan dihelat pada November mendatang. “Setelah kegiatan tersebut dilakukan. Kami yakin pagu anggaran akan terserap optimal,” yakin Muhtadin kemarin.
Selain Satker di Pemprov, Satker kementerian pun mengalami keterlambatan penyerapan. Yakni Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel. Bahkan, di lembaga ini terdapat dua Satker yang serapannya masih di bawah 50 persen. Pertama di satker dengan kode 418843 yang baru terserap 47,75 persen atau Rp5 miliar lebih dari pagu anggaran sebesar Rp10 miliar lebih.
Kedua adalah Satker dengan kode 418844 yang baru menyerap 40,72 persen atau sebesar Rp10 miliar lebih dari pagu Rp24,5 miliar lebih. “Memang ada yang lamban. Karena kegiatannya ada yang baru di bulan November. Atau memasuki triwulan IV,” sebut Kakanwil Kementerian Agama Kalsel, Noor Fahmi kemarin.
Dia menyebut, serapan anggaran di dua satker ini memang tiap tahun menyerap diakhir tahun anggaran. Lantaran kegiatannya lebih banyak dilakukan di akhir tahun. “Tak ada yang sengaja diperlambat. Memang kegiatannya lebih banyak di akhir tahun,” tandasnya. (mof/ran/ema)
