Suasana penuh keakraban mewarnai Rapat Koordinasi antara Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor bersama Walikota dan Bupati se Kalimantan Selatan, Kamis (10/10).
---
Rakor kepala daerah yang bertempat di Gedung Idham Chalid, Kantor Setda Provinsi Kalsel Banjarbaru, selain dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala instansi vertikal juga dihadiri pejabat instansi provinsi, kabupaten dan kota.
Gubernur H Sahbirin Noor mengatakan, pembangunan di era disentralisasi, memerlukan kebersamaan dan keselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Diharapkan, rakor ini tidak hanya saling bertukar informasi dan solusi kendala pembangunan daerah, tetapi yang paling penting semakin memantapkan soliditas antardaerah.
”Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memang memiliki kewenangan masing-masing. Namun hakekatnya kita mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Disampaikan Paman Birin--sapaan akrabnya-- rapat koordinasi kepala daerah kali ini akan lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti penanganan stunting, penanganan kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, dan penurunan pernikahan anak.
Masalah lain, percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan rata-rata lama sekolah, koordinasi tim pokjanal posyandu dan dasawisma, serta materi-materi lainya, yang dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
Selain itu, pada rakor kali ini juga fokus pada pembahasan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020. Tahun depan, provinsi kalimantan selatan akan melaksanakan Pilkada serentak di tingkat provinsi dan tujuh kabupaten/kota.
“Kita ingin, Pilkada di Kalimantan Selatan nanti berlangsung sukses, tertib, aman dan damai, seperti penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Kita ingin, kalimantan selatan akan kembali mendapat predikat sebagai provinsi yang paling aman dan damai dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2020,” ucapya.
Menurut Gubernur Kalsel, dirinya bersama seluruh bupati/walikota se Kalimantan selatan, telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan melayani rakyat.
"Berbagai program dan kegiatan pembangunan telah kita laksanakan. Cukup banyak keberhasilan yang kita raih, antara lain perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut," ujarnya.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga menyabet nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), program penghijauan terbaik di Indonesia, Kalsel berada di posisi ke-8 dan menggungguli DKU Jakarta dalam penilaian integritas oleh KPK.
Kalsel juga termasuk provinsi paling cepat dalam penanganan stunting di indonesia, dari 44,3 persen pada tahun 2013, menjadi 33,1 persen pada tahun 2018. Selain itu, Kalsel juga menjadi Provinsi tercepat dalam memproleh predikat geopark nasional untuk geopark meratus.
Angka kemiskinan dan pengangguran di Kalsel juga bisa ditekan di bawah angka rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi lumayan stabil, inflasi juga terkendali, termasuk keberhasilan Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah penyelenggara hari-hari besar nasional. "Semua itu bisa tercapai, karena kerja bersama dan sinergi yang sangat baik, antar provinsi dan kabupaten/kota," sebut Paman Birin.
Sementara itu Walikota/ Bupati se Kalsel menyambut positif digelarnya rapat koordinasi bersama gubernur."Kami sangat mengapresiasi gelar rakor seperti ini. Melalui rakor semua kepala daerah baik walikota dan bupati bisa saling bertukar informasi dan kendala dalam menjalankan roda pemerintahan. Di antara kami juga saling memberikan solusi, " terang Walikota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani.
Turut hadir dalam acara ini, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Raudatul Jannah dan Ketua TP PKK Kabupaten/ Kota se Kalsel.(syh/bdm/ran/ema)
