BANJARMASIN - Segudang masalah terungkap saat reses DPRD Banjarmasin di Kelurahan Belitung Utara, Banjarmasin Barat, kemarin (12/10).
Salah satu masalah yang mencuat adalah soal kebijakan PDAM Bandarmasih. Yang mematok batas minimum pemakaian air bersih sebesar 10 kubik. Kurang dari itu, tetap saja bayar dengan tarif serupa.
Keluhan itulah yang disampaikan warga. Didengar langsung delapan anggota dan dua Wakil Ketua DPRD, Muhammad Yamin dan Ananda. "Mereka keberatan dengan batas minimum itu," ucap Yamin usai reses.
Ini sebenarnya cerita lama. Yamin menyebut selalu berulang. Dan keluhan itu merata di seluruh wilayah kota. "Tahun 2014, sebelum periode ini, DPRD sebenarnya pernah memanggil Direktur Utama PDAM terdahulu. Masalahnya sama, terkait soal batas minimum juga," sebutnya.
Apa hasilnya? PDAM tetap menerapkan kebijakan itu. Yamin memahami apa yang dikeluhkan warga Belitung Utara. Karena tak semua orang berlatar ekonomi mapan. Ada yang susah, bahkan susah sekali.
"Insyaallah, kami akan panggil lagi Direktur PDAM yang sekarang. Untuk membicarakan soal batas minimum pemakaian ini. Intinya, kebijakan ini jangan sampai menjadi beban bagi warga," ucapnya.
Selain soal PDAM, keluhan klasik lainnya yakni masalah gal elpiji 3 kilogram. Sama seperti yang dikeluhkan warga Kertak Baru Ulu di Banjarmasin Tengah.
Di Belitung Utara, warga juga kesusahan mencari gas elpiji. Kalaupun ada, harganya selangit. Bahkan bisa mencapai Rp40 ribu. Jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp17,5 ribu. "Keluhannya masih yang itu-itu juga," kata politikus Partai Gerindra itu.
Dalam reses itu, bahkan ada warga yang blak-blakan menyebut pendistribusian gas melon tak sesuai peruntukan alias salah sasaran. Yamin mendengarnya sendiri.
"Karena ada orang yang bukan haknya justru juga membeli. Akhirnya masyarakat setempat yang merasakan imbasnya. Gas susah dicari. Kalau ada mahal sekali. Persoalan ini tentu juga akan kami respons," tuturnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, Deddy Sophian juga angkat bicara. Bahwa problem gas elpiji itu harus diselesaikan. "Kami harap pemko mau duduk bersama DPRD. Lalu panggil Pertamina untuk mencari solusi," katanya.
Intinya, solusi mesti dicari. Tak boleh sampai merugikan masyarakat. "Ini PR bagi kami bertiga. Pemko, DPRD dan Pertamina," pungkas politikus PKB itu.
Selain ketiga nama yang sudah disebut sebelumnya, reses ini juga dihadiri Saut Nathan Samosir (PDIP), Gusti Yuli Rahman (Demokrat), Arufah Arief (PPP), Rinda Herliani (PAN), Sri Darma Handayani (Golkar), Mathari (PKS) serta Mira Farialini (PAN). (nur/fud/ema)
