Baru 2 Bulan, Siswa Disabilitas di PKBM Terus Berkurang

- Senin, 14 Oktober 2019 | 12:12 WIB

BANJARMASIN - Baru dua bulan berjalan, empat penyandang disabilitas yang mengikuti program di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baimbai di Jalan Kuin Selatan Gang 315 mengundurkan diri.

Padahal PKBM Baimbai dibuat sebagai wadah belajar kaum difabel dan anak putus sekolah. Pembelajarannya langsung diawasi Dinas Pendidikan. Bahkan dijamin gratis. Lalu, apa masalahnya?

Untuk wadah pendidikan bagi penyandang disabilitas dan putus sekolah. Yang mana berada langsung di bawah binaan Dinas Pendidikan Banjarmasin, dan gratis lagi.

Ketua Harian PKBM Baimbai Misli mengatakan, alasan keempat penyandang disabilitas itu mengundurkan diri karena alasan ekonomi dan jarak yang jauh.

"Ada yang bilang, karena ingin fokus mencari uang dan alasan transportasi. Karena di sini mereka harus benar-benar datang untuk belajar selama tiga tahun. Tidak sekadar mengikuti ujian lantas meraih ijazah," ungkapnya, kemarin (13/10).

Memang ada yang menginginkan jalan pintas seperti itu. Ikut ujian dan menerima ijazah, tapi Disdik melarang keras.

Praktis, dari lima peserta didik, tersisa seorang penyandang disabilitas. "Yang mengundurkan diri itu tiga penyandang daksa, satunya lagi penyandang netra," rincinya.

Total, ada 10 orang yang belajar di sini. Paket A dua orang, Paket B ada dua orang, dan Paket C ada enam orang.

Salah satu peserta Paket C itu Muhammad Amin. Lelaki 40 tahun itu tinggal di Teluk Tiram. Dia merasa tak masalah soal jarak yang jauh.

"Yang penting niatnya. Kalau memang tujuannya menuntut ilmu, jarak pun tak masalah. Tinggal saya saja yang harus pintar mengatur waktu," tutur Satgas Kebersihan Kota Banjarmasin tersebut.

Bahkan, menurutnya, cara pembelajaran di PKBM Baimbai sangat bagus. Mudah dipahami dan suasananya tenang. Dia belajar pada hari Sabtu dan Minggu.

Hawa Ahda Huda Noor, guru relawan yang mengajarkan Bahasa Inggris di sini mengaku tidak mengalami kesulitan. Jika ada yang dirasa kurang, yakni modul.

Modul yang diberikan Disdik hanya dalam bentuk file. Untuk mencetaknya diperlukan anggaran. Sedangkan dana yang tersedia kurang.

"Lewat modul tercetak, mereka bisa belajar di rumah. Tanpa modul, pembelajaran sering terulang-ulang. Jadi menambah waktu," jelas lulusan FKIP Universitas Lambung Mangkurat tersebut. (hid/ma/fud)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pertanyakan Konsistensi Dinas PUPR

Selasa, 23 April 2024 | 08:45 WIB
X