BANJARMASIN - Larangan parkir apalagi bongkar muat di Jalan Pangeran Samudera dan Ujung Murung tak sepenuhnya ditaati sopir angkutan dan pedagang. Membuat Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Ichwan Noor Chalik geleng-geleng kepala.
Fakta ini ia beberkan di depan Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Senin (14/10) tadi. Dalam rapat koordinasi terkait lahan parkir.
Padahal, di kawasan itu sudah jelas terpasang rambu-rambu larangan. “Ini kan kawasan tertib lalu lintas. Maka tidak boleh setop, apalagi sampai singgah untuk bongkar muat barang,” cecarnya.
Yang membuatnya heran, ada saja rumor yang menyebut Dishub memasang rambu-rambu itu guna menjebak pengemudi.
“Rambu-rambu itu tidak asal dipasang. Arus lalu lintas di sini padat. Kalau tidak ada larangan, maka bakal semrawut. Mana ada Dishub main jebak-jebakan,” bantahnya.
Apa yang dilakukan Dishub tak salah. Kawasan ini memang mesti ditertibkan. Kalau tak begitu, korbannya pengguna jalan. Terjebak macet lantaran parkir dan bongkar muat sembarangan.
Kabar tak nyaman lainnya soal kapling parkir. Ada isu bahwa oknum Dishub telah mengaturnya. Bagi Ichwan kabar itu menggelikan.
Dia mengklaim, selama ini Dishub konsisten menertibkan urusan parkir liar. Bahkan sudah dilakukannya sejak masih menjabat sebagai Kepala Satpol PP.
“Sejak saya masih Kasatpol PP, kawasan itu selalu kami tertibkan dari parkir liar. Di Dishub pun saya tetap konsisten. Jadi tidak mungkin kami mengkapling-kapling lahan parkir,” tampiknya.
Bagi Ichwan, tak ada dispensasi untuk kawasan tertib lalu lintas. Apapun alasan dan kepentingannya, ketika ada larangan parkir apalagi bongkar muat, maka tak boleh dilakukan.
Masalahnya, ini merupakan kawasan perdagangan penting. “Tapi kami akan tetap mencarikan solusi agar proses bongkar muat bisa dilakukan. Kami juga memikirkan soal itu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III Muhammad Isnaini mendukung komitmen Dishub. Kawasan tertib lalu lintas memang harus steril dari kepentingan apapun.
Dia meminta Dishub tetap kukuh pada komitmennya. Seberat apapun hambatannya, jangan sampai kendor. Demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan raya.
“Apapun yang menjadi alasan, Dishub harus bisa tegas dan kuat. Kami di dewan akan menyokong,” janji Isnaini.
Intinya, Komisi III ingin pemko bersikap tegas. Terhadap segala hal menyangkut hajat orang banyak. “Jangan sampai masyarakat merasa tak nyaman,” pungkasnya. (nur/at/fud)
