BANJARMASIN – Posisi Wakil Gubernur Kalsel memang hanya sebagai pendamping. Namun, posisi ini juga memiliki prestisius bagi peyandangnya. Wajar saja banyak yang mengincar. Salah satunya datang dari mantan birokrat Pemprov Kalsel.
Dia adalah mantan Kepala Dinas PUPR Kalsel periode kepemimpinan Rudy Ariffin lalu, yakni Martinus. Memiliki segudang pengalaman khususnya di bidang infrastruktur, menjadi modal dirinya mendampingi gubernur kelak.
Martinus menyerahkan berkas lamaran sebagai Wakil Gubernur Kalsel ke Partai NasDem pada Rabu (16/10) tadi. Kepada Radar Banjarmasin dia mengaku, keinginannya untuk menjadi wakil gubernur juga atas dorongan rekan dan keluarga. “Banyak yang meminta saya. Apalagi Partai NasDem menegaskan tanpa mahar politik,” sebut Martinus.
Berbicara kesiapan, dengan langkah menyerahkan berkas pendaftaran tentu dirinya sudah siap lahir batin. Martinus sendiri adalah kader NasDem Kalsel. Dia menjabat sebagai menjabat Wakil Ketua Bappilu. “Sementara daftar di NasDem dulu, semoga partai mau mengusung saya,” harapnya.
Nadjmi atau Iwansyah, Golkar Tetap Untung
Di sisi lain, memiliki basis masa dan jumlah kursi signifikan, yakni 5 kursi di DPRD Banjarbaru, membuat Partai Golkar memiliki nilai tawar di Pilwali Banjarbaru 2020 mendatang. Dua kader mereka bahkan diprediksi akan saling lawan. Mereka adalah Nadjmi Adhani dan AR Iwansyah yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru. Keduanya pun intens melakukan pendekatan dengan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, Sahbirin Noor. Tujuannya pun dapat dipastikan meminta restu.
Namun, hingga kini DPD Partai Golkar Kalsel belum menentukan pilihan siapa yang akan diusung mereka pada Pilwali 2020 mendatang. Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel, Supian HK menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa yang diberikan mandat.
Menurutnya, mekanisme penjaringan harus melalui pendaftaran. Nantinya, mereka yang mendaftar tersebut akan dipilih setelah meminta rekomendasi pula dengan DPP Partai Golkar. “Keduanya kader kami (Golkar), akan kami sampaikan ke DPP dulu sebelum diputuskan,” kata Supian kemarin.
Dengan dua orang ini, Golkar sangat diuntungkan. Misalkan tak dapat jatah walikota, toh mereka akan mendapat jatah wakil. “Ini yang kami tunggu dari DPP setelah nantinya kami usulkan nama, apakah memilih walikota atau wakil,” sebutnya.
Disinggung pertemuan Nadjmi dengan Sahbirin, Supian menyebut sah-sah saja. Terlebih Nadjmi adalah pengurus Golkar yang notabene dipimpin oleh Sahbirin. “Sah-sah saja pertemuan itu. Silaturahmi kan bisa dimana saja,” tukasnya.
Di Banjarmasin Pilih Walikota atau Wakil
Soal ada pula sosok Sekda Provinsi Kalsel, Abdul Haris saat pertemuan itu, yang disebut-sebut akan maju di Pilwali Banjarmasin, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kalsel itu mengatakan, masih dinamis hingga beberapa bulan ke depan sembari menunggu ditutupnya pendaftaran bakal calon hingga 22 Oktober mendatang.
Nama Haris sendiri disebut-sebut akan dipasangkan dengan Nurul Fajar Desira untuk maju di Pilwali Banjarmasin. Soal pasangan ini, Supian mengatakan, karena keduanya adalah seorang ASN yang di luar Partai Politik. “Keduanya adalah birokrat. Lepas dari konteks kader partai. Yang jelas kami (Golkar) menerima siapa pun yang melamar,” sebutnya.
Di Banjarmasin tegasnya, Golkar harus mengambil salah satu, antara walikota atau wakilnya. “Jika diberikan untuk wakil kami terima, begitu juga jika diberikan untuk walikota kami terima. Masih dinamis. Yang penting kerja sama untuk membangun daerah,” tandasnya. (mof/bin)
