MANAGED BY:
KAMIS
14 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 23 Oktober 2019 09:52
Lagi, Kalsel Tak Dapat Jatah Menteri, KPK Tandai Menteri-Menteri Jokowi
WAJAH CERAH: Fadjroel Rahman, Nadiem Makarim, Tetty Paruntu dan Erick Thohir, dan Wishnutama saat berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). Menurut rencana Presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya pada Rabu (23/10) besok. | Foto: Jawapos

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Usai Prof Gusti Muhammad Hatta yang dipercaya menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) pada medio 2011-2014 di kabinet Indonesia Bersatu II, setelah itu tak pernah lagi tokoh banua yang dipercaya menjadi menteri.

Kalsel hanya kebagian jatah wakil menteri setelah itu. Dia adalah Abdurrahman Mohammad Fachir yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Joko Widodo di kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya posisi wakil menteri juga diberikan kepada orang Banua, yakni Denny Indrayana yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Ham di zaman Susilo Bambang Yudhoyono. 

Menilik kebelakang, tokoh Banua padahal cukup diperhitungkan di kancah nasional. Jabatan pembantu presiden ini bahkan selalu ada di setiap kabinet. Contohnya sebelum Hatta menjabat sebagai Menristek, dia dipercaya juga sebagai Menteri Lingkungan Hidup di kabinet Indonesia Bersatu jilid I.

Sebelumnya lagi, tokoh banua lain yang dipercaya sebagai menteri adalah Taufiq Effendi. Dia dipercaya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai MenPAN dan Reformasi Birokrasi di kabinet Indonesia Bersatu. Menteri kelahiran Barabai, 12 April 1941 silam ini menggantikan menteri sebelumnya, Muhammad Fesal Tamin.

Posisi menteri juga pernah disandang orang banua ketika masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dia adalah Syamsul Mu’arif yang dipercaya menjabat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Kabinet Gotong Royong pada tahun 2000-2004.

Di era kepemimpinan Presiden Abdurrahkam Wahid pun, putera banua juga menempatakan orangnya menjadi menteri. Dia adalah Djohan Effendi yang dipercaya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Bahkan, dia sebelumnya adalag Staf Khusus Sekretaris Negara/Penulis Pidato Presiden Soeharto (1978-1995). Djohan juga telah menulis ratusan pidato untuk Presiden Soeharto.

Tak hanya di era reformasi, di zaman orde baru, bahkan orde lama pun, rupanya putera Banua menjadi pilihan sebagai presiden. Di orde lama, ada nama Saadillah Mursjid. Dia dipercaya Presiden Soeharto sebagai Menteri Sekretaris Negara dari 1993 hingga 1998. Sementara di zaman orde lama ada nama PM Noor yang sekarang sudah dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional.

PM Noor pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Banyak terobosan yang dilakukannya saat menjabat sebagai menteri kala itu. Salah satunya adalah pembuatan proyek Waduk Riam Kanan.

Di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Ada secercah asa saat Fadjroel Rahman datang ke Istana Presiden pada Senin (21/10) tadi. Namun, kabarnya bukan jatah menteri yang didapat pria kelahiran Banjarmasin 17 Januari 1964 silam itu. Dia dikabarkan hanya menjadi juru bicara presiden.

Pengamat politik dan pemerintahan Fisip ULM Budi Suryadi menilai, pembagian jatah menteri jauh berbeda jika dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, orientasi presiden saat ini tidak sekedar kedaerahan tetapi keahlian dan kemampuan yang ditunjang dengan ajejak rekam.

Terlebih orientasi pada pembangunan ekonomi. Dimana hal ini sangat penting disaat kondisi kompetisi di dunia saat ini. “Jatah menteri bukan sekedar bebagi jatah daerah. Kalaupun ada urang daerah menjadi menteri maupun wakil menteri, itu lebih dikarenakan keahliannya. Contohnya dulu saat Prof Hatta, beliau memang memiliki keahlian dalam lingkungan dan hutan,” sebutnya. 

Hadirnya nama Fadjroel sebutnya, membuktikan masih ada putera Banua yang memiliki kompetensi sehingga dipercaya oleh presiden. “Beliau memiliki kapabilitas sebagai urang Banua yang sukses di Jakarta, ini patut kita syukuri. Semoga saja kedepan ada orang banua yang menduduki posisi menteri,” tandasnya.


KPK Tandai Beberapa Menteri Baru Jokowi

Nama-nama menteri yang diperkenalkan berpotensi bermasalah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut beberapa tokoh yang dipanggil Jokowi dua hari terakhir pernah diperiksa lembaganya untuk sejumlah perkara rasuah yang terpisah. Namun, dia tidak mau menyebut satu persatu siapa saja nama-nama calon menteri yang pernah berurusan dengan KPK tersebut. ”Saya kira itu sudah terbuka ya informasinya,” ujarnya.

Febri hanya menjelaskan nama-nama yang dipanggil Jokowi itu diperiksa sebagai saksi untuk sejumlah perkara. Seperti kasus suap terhadap ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, gratifikasi Sekjen ESDM, suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, hingga kasus korupsi penyelenggaraan haji. 

Berdasar penelusuran Jawa Pos, calon menteri yang diduga terseret kasus suap Akil Mochtar itu merujuk pada nama Zainuddin Amali. Keterkaitan itu bahkan sempat terungkap di persidangan Akil. Zainuddin dan Akil disebut pernah berkomunikasi tentang sengketa pilkada Jawa Timur lewat media sosial Blackberry Messenger (BBM) pada 1-2 Oktober 2013. 

Akil sempat meminta uang Rp 10 miliar untuk pengkondisian hasil sengketa itu. Keduanya sepakat melakukan pertemuan. Namun, pertemuan urung terealisasi lantaran Akil lebih dulu diciduk KPK pada 3 Oktober 2013. Selain kasus itu, Zainuddin juga muncul dalam perkara suap Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno pada 2014. KPK sempat menggeledah rumah Zainuddin waktu itu. 

Selain Zainuddin, nama-nama tokoh lain yang pernah berurusan dengan KPK adalah Ida Fauziah. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pernah diperiksa KPK pada Agustus 2014 untuk perkara korupsi penyelenggaraan haji di 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag). Ida kala itu menjabat ketua Komisi VIII DPR (selengkapnya lihat grafis)

Terkait nama-nama yang pernah berurusan dengan KPK, Febri enggan menanggapi lebih dalam. Namun dia menegaskan beberapa nama memang pernah dimintai keterangan di penyidikan hingga dipanggil sebagai saksi di persidangan. ”Bahkan ada yang pernah masuk di komunikasi tersangka yang diperdengarkan di persidangan,” paparnya. ”Namun mereka memang baru diperiksa sebagai saksi," imbuhnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ida Fauziyah membantah dirinya memiliki kasus hukum dengan KPK. Diakuinya, pada tahun 2014 lalu dirinya pernah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Namun, dia kapasitasnya hanya sebagai saksi.

"Saya sebagai ketua komisi. Saya hanya diminta penjelasan tentang peran ketua komisi terkait pengelolaan anggaran haji," ujarnya. Dengan demikian, Ida mengklaim dirinya sudah terbebas dari kasus hukum.

Klaim yang sama juga disampaikan Abdul Halim Iskandar. Saat dikonfirmasikan, dia mengatakan tidak ada keterlibatan dalam kasus Bupati Nganjuk pada 2018 lalu. "Semua clear, gak ada masalah," imbuhnya. Zainuddin Amali juga menegaskan tidak ada sangkut paut dengan kasus Akil Mochtar yang disampaikan KPK. "Engga ada," kata dia singkat.

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemilihan kabinet. Dalam proses dicoretnya Bupati Minahasa Selatan Christyani Eugenia Paruntu misalnya, kasus hukum menjadi pertimbangan. Meski belum terbukti, namun presiden tidak mau ambil resiko.

"Jadi pak presiden tetap menginginkan supaya siapapun calon menteri yang terlibat di dalam kabinet kedua ini, semuanya mudahan Insya Allah bersih," ujarnya.

Lalu apa ukurannya seorang calon menteri yang disangkutkan dengan KPK dinyatakan lolos? Fadjroel mengatakan, presiden memiliki tim yang melakukan kajian terhadap kasusnya. "Secara khusus itu pertimbangan yang diberikan oleh tim yang dibentuk presiden," kata pria yang juga Komisaris Utama PT Adhy Karya tersebut. (mof/tyo/far/ema)


BACA JUGA

Kamis, 14 November 2019 10:39
Pemko Banjarbaru

Terima Kedatangan Tim Verifikasi Dwija Praja Nugraha

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani bersama Ketua PGRI…

Kamis, 14 November 2019 10:34
PARLEMENTARIA

Anggaran Ada, Lahan SMA Landasan Ulin Harus Segera

BANJARBARU - Saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru tengah menggodok…

Kamis, 14 November 2019 10:30
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Sambut Tim Surveyor Kemenkes RI

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor menyambut kedatangan…

Kamis, 14 November 2019 10:29
Pemkab Tanah Bumbu

Pahami Penyusunan LKPJ dan LPPD

BATULICIN - Bagian Sekretariat Daerah Tanah Bumbu mengadakan Sosialisasi dan…

Kamis, 14 November 2019 10:27
Pemkab Tanah Laut

Dua Raperda Segera Dibahas

PELAIHARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Laut (Tala)…

Kamis, 14 November 2019 10:21
Pemkab Tanah Laut

Sukamta Serahkan Hadiah Berbagai Lomba

PELAIHARI - Disela apel gabungan di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten…

Kamis, 14 November 2019 10:19
Pemkab Tanah Laut

Dinkes Syukuran Peringati HKN

PELAIHARI – Untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55, Dinas…

Rabu, 13 November 2019 14:17
BREAKING NEWS

Banjarbaru Berduka, Kepala Dinas Kominfo Meninggal Dunia

BANJARBARU -- Kota Banjarbaru khususnya di lingkup Pemerintahan Kota (Pemko)…

Rabu, 13 November 2019 13:41

Dinilai Berkualitas, E-votting Akan Digelar di Semua Desa di Tabalong

TANJUNG – Keberhasilan program E-Votting pada pemilihan kepala desa (Pilkades)…

Rabu, 13 November 2019 12:31

2020, Kantor Gubernur Lama Jadi Museum, Lalu Ajak Swasta Bangun Tugu Pal Nol

BANJARMASIN - Pemprov Kalsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*