BANJARMASIN – Hingga triwulan III, dari 49 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel, 6 persennya masih lamban dalam merealisasikan keuangan dan pekerjaan fisik. Bahkan di bawah 50 persen.
Hal ini terungkap saat evaluasi pelaksanaan belanja langsung triwulan III APBD 2019 di Bappeda Kamis (24/10). Rapat evaluasi digelar tertutup, tanpa kehadiran awak media. Meski demikian, Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengungkapkan, progres keseluruhan persentasenya masih memuaskan.
Dia mengungkapkan, serapan fisik sudah mencapai 68 persen. Sementara serapan keuangan mencapai 55 persen. Masih rendahnya serapan keuangan ini sebut Fajar bersinggungan dengan serapan fisik. Dimana ketika fisik selesai, maka realisasi keuangan pun akan mengikuti.
Sayangnya Fajar tak mau membuka, mana SKPD yang realisasinya masih di bawah 50 persen. Alasannya, tahun anggaran masih belum berakhir. Dan biasanya di akhir tahun anggaran realisasinya hampir mencapai 100 persen.
Dikatakan Fajar, persentase realisasi yang tak sampai 80 persen ini, lantaran masih ada kendala di lapangan. Dia memberi contoh, seperti proses pengadaan tanah, pengadaan alat. Belum lagi ada kegiatan yang dilakukan di akhir tahun lantaran menunggu musim tanam. “Kami sangat optimis realisasi terus naik. Makanya dengan evaluasi ini kami ingin SKPD memacu kinerja,” ucap Fajar.
Di sisi lain, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris mengakui realisasi fisik dan keuangan masih di bawah 80 persen. Namun, dia menyebut, realisasi itu belum masuk laporan di bulan Oktober. “Itu hanya sampai September. Kalau dimasukkan bisa lebih 70 persen,” sebut Haris.
Evaluasi terangnya wajar dilakukan jelang akhir tahun anggaran. Tujuannya adalah mengingatkan SKPD agar tak terlena dan bekerja santai. “Evaluasi ini sebagai pemicu, yang lambat diminta cepat, dan yang cepat semakin bergerak cepat,” cetusnya.
Dari hasil evaluasi juga diketahui ujarnya, kalau rendahnya serapan bukan karena kinerja pegawai lamban. Namun, lantaran faktor lain. Dia memberi contoh seperti pengadaan alat kesehatan yang memerlukan uji fungsi barang. Padahal pesanan yang dilakukan melalui E-Catalog sudah dilakukan. “Fisiknya sudah, tapi karena harus uji barang. Maka belum tercatat. Hal-hal seperti ini contohnya,” sebut Haris.
Sama dengan Fajar, Haris juga tak mau mengungkapkan SKPD mana yang dinilai masih rendah dalam realisasi fisik dan keuangan. Menurutnya, keterlambatan ini bukan disengaja. Tapi karena faktor teknis. “Memang ada yang masih rendah di bawah 50 persen,” tandasnya. (mof/by/bin)
