BANJARMASIN - Memasuki akhir Oktober, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banjarmasin 2019 belum terserap maksimal. Bahkan masih dibawah 50 persen.
Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin, APBD yang terserap baru mencapai 41,70 persen. Dari total anggaran tahun ini sebesar Rp2,1 triliun.
Kalau disebut dalam rupiah, nominal yang baru terserap sekitar Rp889 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp1,21 triliun.
Kepala Bakeuda Banjarmasin Subhan Nor Yaumil menyebut, penyerapan anggaran akan mulai membesar pada awal November. Dan terus meningkat hingga akhir tahun.
“Biasanya pada Oktober dan November, di PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) akan besar pengeluaran dari proyek-proyek yang sudah dibangun," ujarnya.
Sejauh ini, baru Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang hampir menyerap seluruh alokasi anggaran. Kurang lebih 90 persen dari jatah mereka. Sedangkan untuk Dinas PUPR, baru sekitar 30 persen.
Subhan yakin, penyerapan anggaran tahun ini akan lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85 persen. "Kalau 100 persen memang tidak mungkin, tapi bakal meningkat ketimbang tahun lalu," tegasnya.
Paling tidak, dengan serapan anggaran yang baik, catatan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) juga turut membaik. Tak seperti tahun lalu. Nominal silpanya mencapai Rp381 miliar.
Angka yang disorot DPRD karena tak wajar. Apalagi, catatan silpa pada 2018 lalu adalah yang terburuk dalam tiga tahun terakhir. Pertanda bahwa banyak program pembangunan yang mandek atau gagal dilaksanakan.
Subhan menambahkan, semua instansi akan diingatkan. Untuk mengelola dengan baik anggaran yang sudah ditetapkan. Sehingga, serapannya bisa terealisasi maksimal. “Semua dapat terpantau, ada bagian khusus yang mengingatkan semua instansi akan realisasi anggaran ini," pungkasnya. (nur/fud/ema)
