BANJARMASIN - Tahun ini, pemko tak kebagian dana kelurahan tahap II karena penyerapan dana tahap I masih tersendat. Belum lama ini, pemko belajar pengelolaan dana kelurahan ke Pemko Yogyakarta.
Kabag Hukum Setda Banjarmasin Lukman Fadlun dan Kabag Humas Setda Banjarmasin Yusna Irawan berangkat ke sana. Tujuannya, mempelajari bagaimana kesuksesan Jogja mengelola dana kelurahannya. Rombongan disambut Staf Ahli Bidang Umum Setdako Yogyakarta Triwidayato di Balai Kota.
Yusna mengatakan, berharap bisa belajar banyak di Kota Pendidikan ini. "Di Banjarmasin ada 52 kelurahan, per kelurahan mendapat Rp300 juta," sebutnya.
Lukman menambahkan, pemko sebenarnya tak memiliki regulasi untuk melindungi para lurah. Akibat kurang sosialisasi pula, banyak para lurah belum memahami penggunaan dana tersebut.
Triwidayanto pun bersedia menjawab. Tahun ini, mereka menerima dana kelurahan sebesar Rp15,8 miliar yang dibagikan untuk 45 kelurahan.
"Jadi hampir sama dengan Banjarmasin. Pencairannya setelah APBD Perubahan. Kebetulan cukup lancar. Sekarang kami sudah memasuki pencairan dana tahap kedua," bebernya.
Dana kelurahan diprioritaskan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Sedangkan prioritas kedua untuk pengembangan UKM dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Dalam diskusi itu, dihadirkan Lurah Panembahan, Purnama. Menurutnya, rahasianya ada pada komunikasi yang lancar. "Ada forum komunikasi ke bagian pemerintahan, aset dan keuangan pemko," kisahnya.
Setelah menerima pencerahan itu, para lurah dan camat langsung bergerak. "Kami juga mengundang Ketua RT, RW dan warga untuk menjelaskan masalah dana ini. Jadi mudah kami membuat laporan pertanggungjawabannya nanti," pungkasnya. (hid/fud/ema)
