BANJARMASIN – Menjadi penyangga ibu kota negara (IKN), Kalsel harus siap segalanya. Tak hanya SDM, juga infrastruktur penunjangnya.
“Akan ada perubahan drastis dalam lima tahun ke depan. Jangan sampai masyarakat Kalsel, yang daerahnya menjadi penyangga IKN malah menjadi penonton,” sebut pejabat Bappenas RI Deddy Supriadi Bratakusumah dalam DialogKebangsaan bertema Paradigma Kepemimpinan bagi Daerah Penyangga IKN, di Rattan In Hotel Banjarmasin, kemarin.
Diungkapkannya, Kalsel yang sangat berdekatan dengan ibu kota negara akan sangat diuntungkan dari sisi infrastruktur, khususnya jalan yang terkoneksi ke ibu kota. Namun, dibalik itu, sudah kah pemimpin menyiapkan dukungan lain?
Deddy mengatakan, dukungan lain itu berupa tenaga kerja, hasil pertanian, perkebunan, pertambangan hingga industri. “Dampak buruknya jika pemimpin tak siap, akan terjadi limpahan penduduk yang tak layak tinggal,” terangnya.
Belum lagi soal degredasi budaya dan lingkungan. Jika masyarakatnya tak siap, maka daerah penyangga hanya menjadi penonton. “Pemimpin harus berinovasi dan memberikan sosialisasi perubahan ini,” tukasnya
Dia meyakini, potensi sumber daya yang dimiliki Kalsel, akan mampu menjawab tantangan sebagai daerah penyangga IKN. Namun, kembali dia mewanti-wanti agar pemimpin bisa berinovasi dan kreatif menyesuaikan tuntutan perubahan serta memiliki program andalan.
Salah satu dampak nyata yang akan dihadapai ketika tak siap sebutnya adalah, tak siapnya tenaga kerja dan kurangnya lapangan kerja. “Kepindahan ibu kota negara merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan,” ujarnya.
Narasumber lain, dosen Antropologi UI, Hermansyah mengatakan, jumlah penduduk Kalsel yang saat ini mencapai 3,7 juta jiwa otomatis akan bertambah dengan cepat. Namun, bertambahnya populasi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, apakah menguntungkan atau malah merugikan bagi Kalsel.
“kalau bertambahnya investasi menguntungkan. Sebaliknya, jika bertambah banyak namun tak tersedia lapangan kerja. Akan merugikan. Ini tantangannya,” ujar Herman.
Dia menyebut, warga Kalsel memiliki karakteristik sangat terbuka dengan semua pendatang. Tentu menjadi keuntungan tersendiri. Namun, dengan kedatangan tamu dari luar, apakah masyarakatnya bisa mengambil peluang? “Saya yakin, jika pemimpin daerah memiliki figur yang inovatif dan kreatif, saya rasa Kalsel sangat siap. Apalagi ditopang SDA di daerah ini,” imbuhnya.
Sementara pengamat pembangunan, Subhan Syarif yang menjadi narasumber ketiga mengingatkan, pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan swasta baru di IKN nanti harus menjadi peluang bagi daerah penyangga IKN. “Proses awal IKN adalah penyediaan infrastruktur, salah satu kebutuhannya adalah SDM. Ini yang harus kita perhatikan,” ujar Subhan.
Subhan memprediksi, alokasi biaya awal penyediaan infrastruktur ini mencapai Rp500 triliun. Namun, di sisi lain, kebutuhan sumber daya seperti material, peralatan dan pekerja masih memerlukan dari luar Kalimantan, termasuk luar Kalsel.
“Contohnya material aspal diperkirakan hampir 5 juta ton. Sekarang Kalimantan tak punya pasokan sumber aspal. Begitu pula tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan terampil ada sekitar 3 juta dan 600 ribu orang tenaga ahli. Di Kalsel tak punya sebanyak itu,” paparnya. (mof/ran/ema)
