BANJARMASIN -- Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Pelabuhan Trisakti belum terbit. Anggota Organda Trisakti pun mempertanyakan masuk ke kantong siapa uang karcis masuk pelabuhan.
Ketua Kelompok Kontainer DPU Organda Trisakti, Masri Faini mengatakan, selama ini karcis tersebut dikelola DPD Organda Kalsel. Padahal seharusnya dikelola DPU Organda Trisakti.
"Anggota banyak yang bertanya-tanya. Duitnya dikelola oleh siapa kalau begini? Sedangkan mereka tahu, DPD Organda Kalsel seakan-akan sedang vakum. Bahkan kantornya saja tak ada yang tahu dimana," ujarnya, kemarin (1/11).
Bahkan, anggota banyak yang mengeluh karena tidak bisa mengurus keperluan administrasi yang berkaitan dengan DPU Organda.
Misalnya, anggota Organda yang ingin mengambil perumahan, terkait slip gaji dan surat keterangan lainnya bahwa mereka bekerja di sana. Karena tak ada pengurus yang berwenang, anggota pun kesulitan memenuhi persyaratan itu.
"Makanya saat ini semua mempertanyakan, mengapa hingga sekarang masih belum dikeluarkan SK tersebut," tegasnya.
Wakil Ketua DPU Organda Trisakti Banjarmasin yang terpilih, Ahmad Lazim Firdaus angkat bicara terkait permasalahan ini. Menurutnya hal ini bisa berimbas ke aktivitas pelabuhan.
Dia juga mengakui banyak yang mempertanyakan uang karcis selama SK Ketua dan Wakil yang terpilih belum diterbitkan.
Padahal menurutnya, pengelolaan uang karcis ini sangat penting. Biasanya pengelolaan biaya karcis keluar dan masuk pelabuhan itu digunakan untuk koperasi dan lainnya.
"Anggota biasanya jika ada keperluan mendadak yang sangat diperlukan, datang ke DPU dan meminjam ke koperasi. Bahkan bila ada kecelakaan dan sebagainya, DPU yang membantu. Jika begini, tak ada sama sekali uang di kas DPU Organda," jelasnya.
Selain itu, pertanggungjawaban uang karcis itu juga harus jelas. Karena akan berpengaruh ke pelaporan nanti. "Jadi wajar kalau anggota bertanya, siapa yang mengelolanya," imbuhnya.
Terkait konflik yang menimpanya, Daus juga bingung. Mengapa DPD Organda ngotot bersikeras meminta laporan diaudit ulang. "Padahal jelas ada surat yang sudah ditandatangani seluruh ketua kelompok yang tergabung di Trisakti mengenai pelaporan uang. Semuanya sudah setuju dan menganggap beres," tuturnya.
Dia berharap, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda lekas turun tangan melihat situasi seperti ini. "Agar masalah ini tak berlarut-larut dan DPU Organda bisa berfungsi seperti seharusnya," harapnya. (hid/fud/ema)
