BANJARMASIN - Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia sudah memprihatinkan, tak terkecuali di Kalsel. 14 lapas dan rutan yang ada sudah kelebihan kapasitas.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel harus membangun lapas atau rutan baru. Tapi lembaga ini belum memiliki lahan, hingga perlu kontribusi dari pemerintah daerah.
"Kedatangan kami menemui ketua dewan untuk meminta dukungan dari legislatif mengenai lahan untuk membangun rutan di Kalsel. Tak ada keperluan lain. Karena kondisinya sudah melebihi kapasitas," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib, kemarin (6/11).
Contoh, Lapas Teluk Dalam di Banjarmasin. Kapasitasnya hanya 366 narapidana. Sementara penghuninya sekarang sudah mencapai 2.652 orang. Rinciannya, 1.836 narapidana dan 816 tahanan. Kelebihan kapasitas mencapai 625 persen.
Harusnya, Lapas hanya diperuntukan bagi narapidana yang sudah divonis oleh hakim. Sedangkan pelaku kriminal yang masih dalam proses hukum di pengadilan sejatinya ditempatkan dalam rutan saja. "Sekarang masih dicampur, seharusnya dipisahkan," jelasnya.
Jumlah hunian setiap hari terus mengalami peningkatan, jika dibiarkan berlarut-larut sangat membahayakan. Karena tingkat kerawanan narapidana jatuh sakit akan semakin tinggi.
Mereka terpaksa tidur berdempet-dempetan. Tidak jarang harus bergelantungan karena ruangannya tidak memadai. Hal ini bisa memicu gesekan antar sesama narapidana, padahal mungkin hanya dilatarbelakangi persoalan kecil.
"Karena kebanyakan orangnya dalam satu tahanan, enggak bisa tersinggung sedikit langsung emosional," tukas Toyib.
Pembangunan rutan yang baru, bisa di mana saja. Tapi sebaiknya tidak terlalu jauh dari permukiman. Sesuai sistem pola pembinaan, bahwa narapidana juga harus dikenalkan ke masyarakat.
"Sehingga ketika mereka nantinya sudah bebas dapat segera beradaptasi dan memulai hidup selayaknya masyarakat umum," harapnya.
Menyikapi persoalan ini, Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyatakan siap membantu. Sebagai bagian dari pemprov, dia berjanji akan menyampaikan usulan Kemenkumham kepada gubernur. "Akan kami bahas dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah," cetusnya. (gmp/fud/ema)
