MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 07 November 2019 06:33
Ada Sekolah di Banjarbaru Praktikkan Bimbel Bertarif Setengah Juta, Pengamat: KPK Sudah Mewanti-wanti
Siswa SMP

PROKAL.CO, BANJARBARU - Bimbingan belajar (bimbel) berbayar di sekolah ternyata praktik umum di sekolah. Bukan hanya SMPN 2 Banjarbaru, tapi juga diterapkan oleh sekolah lain yang ada di Kota Pendidikan. Bahkan, salah SMPN 1 Banjarbaru mematok biaya bimbel hingga Rp500 ribu untuk satu siswa.

Harga ini jauh lebih mahal dari SMPN 2 Banjarbaru yang sebelumnya disebut Kepala Sekolahnya hanya Rp150 ribu bagi satu siswanya. Di SMPN 1 Banjarbaru, bimbel juga diperuntukkan bagi para siswa kelas IX yang pada tahun depan menghadapi Ujian Nasional (UN).

Ketika dikonfirmasi, Kepala SMPN 1 Banjarbaru Undi Sukarya tak menampik bahwa biaya bimbel di sekolahnya mencapai Rp500 ribu. "Sepertinya segitu (Rp500 ribu). Saya tidak tahu pasti jumlahnya. Sebab, yang rapat waktu itu komite dan paguyuban kelas IX dengan mengacu pembiayaan tahun yang lalu," katanya.

Menurutnya, biaya bimbel di SMPN 1 Banjarbaru lebih mahal lantaran pelaksanaannya lebih lama. Yakni, dari September 2019 sampai Maret 2020. Sementara bimbel di SMPN 2 Banjarbaru hanya tiga bulan. "Orang tua setuju dengan biaya Rp500 ribu, mungkin sudah membandingkan dengan biaya bimbel di luaran yang mencapai jutaan rupiah," ujarnya.

Namun, dia mengungkapkan, pembayaran bimbel di SMPN 1 Banjarbaru sifatnya tidak wajib. Yakni, hanya bagi siswa yang orang tuanya mampu membayar. "Semua siswa kelas IX memang ikut bimbel, tapi bayarnya sesuai kemampuan. Yang tidak mampu, diperbolehkan tidak bayar," ungkapnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pihak sekolah terpaksa menerapkan bimbel berbayar lantaran dana BOS saat ini tidak lagi diperbolehkan digunakan untuk melaksanakan bimbel.

"Banyak SMP di Banjarbaru yang juga menerapkan bimbel berbayar, semenjak dana BOS tidak bisa dipakai. Hanya saja, waktu pelaksanaannya berbeda-beda, ada yang mulai semester genap ada juga yang sudah sejak semester ganjil," beber pria yang juga menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Banjarbaru ini.

Menurutnya, sejumlah sekolah memilih untuk tetap menggelar bimbel meski tanpa bantuan dana BOS karena dianggap penting bagi para siswa guna menambah kemampuan dalam mengahadapi UN. "Apalagi baru tahun ini sistem zonasi di Banjarbaru melaksanakan UNBK. Jadi, harus lebih intensif lagi mempersiapkannya," paparnya.

Sementara itu, sekolah lain yang juga menerapkan bimbel berbayar yakni SMPN 3 Banjarbaru. Hal itu diakui kepala sekolahnya: Fitriyansyah. "Iya, kami melaksanakan jam tambahan belajar untuk kelas IX. Sudah sejak Oktober tadi," akunya.

Dia menuturkan, lantaran dana BOS tidak dibolehkan lagi digunakan untuk membiaya bimbel maka komite sekolah dan orang tua siswa sepakat pembiayaan bimbel di SMPN 3 Banjarbaru dari sumbangan wali murid. "Kesepakatan itu hasil rapat wali siswa kelas IX beberapa waktu lalu," tuturnya.

Ditanya berapa biaya bimbel di sekolahnya? Fitriyansyah mengaku tidak mengetahuinya secara pasti, sebab setiap siswa bayarnya berbeda-beda tergantung kemampuan orang tuanya masing-masing. "Saya dengar dari salah satu wali kelas paling tinggi ada yang bayar Rp150 ribu untuk pelaksanaan bimbel selama lima bulan sampai menjelang ujian April nanti. Tapi siswa yang lain banyak di bawah itu bayarnya," bebernya.

Meski beberapa sekolah sudah melaksanakan bimbel berbayar, ternyata ada sekolah yang masih bingung akan ikut menerapkannya atau tidak.

Seperti halnya SMPN 9 Banjarbaru, Emmy selaku Kepala Sekolahnya menyampaikan hingga kini pihaknya belum memutuskan untuk menggelar bimbel. "Nanti saat pembagian rapor semester 1 akan kami bicarakan dengan orang tua siswa, bagaimana baiknya," jelasnya.

Akan tetapi menurutnya, bimbel tidak efektif dilaksanakan setelah pulang sekolah, karena sangat menyita tenaga dan pikiran para siswa. "Bayangkan, kegiatan belajar mengajar sampai pukul 15.20 Wita. Masa siswa langsung ikut bimbel. Menurut kami itu tidak efektif lagi," ujarnya.

Jika nantinya SMAN 9 Banjarbaru tidak melaksanakan bimbel, dia optimis siswanya masih bisa mengikuti UN dengan hasil yang maksimal. Sebab, pada saat semester II para guru berusaha maksimal memberikan drill soal-soal hingga akhir pembelajaran. "Tapi bagaimana baiknya, nanti akan kami rapatkan dengan orang tua siswa," pungkasnya. 

 

Pengamat: KPK Larang Guru Membuka Bimbel

Sementara itu, keresahan para orang tua siswa di Banjarbaru dinilai pengamat pendidikan wajar. Pasalnya, ketika sekolah membuka bimbel berbayar Bakal berdampak terhadap objektivitas guru dalam melakukan penilaian atau evaluasi.

“Jika ada orang tua siswa yang tidak mampu membayar, maka terpaksa tak bisa ikut bimbel. Ini dikhawatirkan nantinya objektivitas penilaian kepada siswa dari guru atau sekolah,” ujar Dosen FKIP ULM, Reja Fahlevi kemarin.

Menurutnya, soal bimbel yang diberikan para guru atau pihak sekolah, sudah diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu. KPK mewanti-wanti hal yang dilakukan para guru maupun pihak sekolah. Bahkan, dalam aturan pendidikan sebutnya, tak ada yang mengatur soal ini.

Reza memahami, menjelang ujian nasional pihak sekolah berinisiatif memberikan pengayaan demi hasil yang diraih siswa didik mereka nilainya bagus. “Tapi akan ada sisi lain yang berpengaruh terhadap siswa yang tak ikut,” sebutnya.

Beda halnya ketika pemberian pembelajaran di luar jam sekolah tanpa dikenakan tarif atau digratiskan. Tentu, niatnya akan sangat jelas. Yakni, demi prestasi siswa didik. “Hal seperti ini kan sudah diingatkan oleh KPK tahun lalu yang melarang kepada guru untuk membuka bimbel bagi siswanya. Harusnya ini menjadi perhatian sekolah,” tukasnya.

Di sisi lain sebutnya, peran komite sekolah harus lebih bijak. Jika dikenakan tarif, maka bagi yang tak mampu harus diberi keringanan. Informasi kebijakan setelah ada kesepakatan antara komite dengan orang tua murid sebutnya, juga harus disampaikan secara jelas agar tak muncul pemberitaan yang simpang siur.

“Berbicara solusi, jika dan BOS tak bisa dipakai untuk ini, bisa saja digratiskan bagi yang tak mampu. Ini juga untuk pemerataan demi sukses ujian nasional,” tandasnya. (ris/mof/ran/ema)


BACA JUGA

Rabu, 13 November 2019 13:41
Pemkab Tabalong

Dinilai Berkualitas, E-votting Akan Digelar di Semua Desa di Tabalong

TANJUNG – Keberhasilan program E-Votting pada pemilihan kepala desa (Pilkades)…

Rabu, 13 November 2019 12:31

2020, Kantor Gubernur Lama Jadi Museum, Lalu Ajak Swasta Bangun Tugu Pal Nol

BANJARMASIN - Pemprov Kalsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan…

Rabu, 13 November 2019 12:27

Pangeran Hidayatullah Dianggap Bukan Pahlawan Karena Dinyatakan Menyerah Terhadap Penjajah

BANJARMASIN - Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2019, Presiden Jokowi…

Rabu, 13 November 2019 12:18

Dianggap Gembosi PKS Kalsel, Gelora Menepis

BANJARMASIN - Dua hari setelah resmi dideklarasikan di tingkat pusat,…

Rabu, 13 November 2019 12:13

250 Mahasiswa Farmasi Turun Ke Jalan, Dorong RUU Kefarmasian

BANJARMASIN - Sekitar 250 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa…

Rabu, 13 November 2019 12:04

Arungi Pilkada Banjarbaru, Mantan Senator Gandeng Dokter, Jadi Poros Keempat

BANJARBARU - Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru…

Rabu, 13 November 2019 11:57

Hati-hati, Barisan Lubang di Jalur Cepat Pal 29 Buat Limbung Pemotor

BANJARBARU – Barisan lubang di Jalan A Yani Km 29,…

Rabu, 13 November 2019 11:47
Pemko Banjarbaru

Walikota Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Ketua TP…

Rabu, 13 November 2019 11:44
PARLEMENTARIA

Propemperda Harus Disesuaikan agar Tidak Tumpang Tindih

BANJARBARU - Pasca dilantiknya anggota dewan baru dan terbentuknya Alat…

Rabu, 13 November 2019 11:31

Sidak RSUD Ulin, DPRD: Ini Rumah Sakit atau Sauna..?

BANJARMASIN - Komisi IV DPRD Kalsel menggelar sidak alias inspeksi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*