BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Ruang Rapat Kantor Bappeda.
Kegiatan rapat koordinasi ini bertemakan penguatan kelembagaan TKPKD dalam penajaman program dan anggaran belanja untuk percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam pemaparannya, Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Muhammad Arif Tasrif mengatakan angka kemiskinan di Tanbu pada tahun 2018 sebesar 4,88 persen atau sebanyak 17.060 jiwa.
Porsentase tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi Kalsel yang sebesar 4,65 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 9,66 persen.
“Namun jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2014, terjadi perlambatan porsentase penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Dampak semakin turunnya angka kemiskinan, ke depannya Kabupaten Tanbu akan menghadapi tantangan yang lebih sulit lagi, yakni untuk mengurangi angka kemiskinan kronis, karena mereka terkendala hambatan struktural khususnya dalam aktivitas ekonomi yang menyebabkan pendapatannya rendah. Contohnya adalah tidak memiliki pendidikan serta tidak mempunyai keterampilan.
“Tantangan kedepan adalah bagaimana bisa membangun strategi yang akan dijalankan di tahun-tahun mendatang untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Selama ini mungkin telah ada program pengentasan kemiskinan, namun perlu dilakukan penajaman lagi terhadap program dan anggaran belanja kedepannya,” paparnya.
Meskipun jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Bumbu cukup tinggi, ujar Arif tetapi derajat otonomi fiskal APBD Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu keleluasaan untuk menggunakan anggaran atau ruang fiskal juga cukup bagus, yakni diatas 45 persen, sehingga peluang untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan juga lebih besar.
Porsi belanja modal pada APBD Kabupaten Tanbu masih berkisar 17 persen dibanding total belanja, padahal Menteri Dalam Negeri telah mengarahkan agar pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja modal.
“Memang sebenarnya belanja modal tidak bisa langsung memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan, berbeda dengan bantuan langsung yang bisa memberi efek meskipun hanya sesaat,” katanya.
Di Kabupaten Tanbu sendiri terdapat 58.053 jiwa penduduk miskin dan rentan miskin, yang berasal dari 16.757 rumah tangga. Jika lebih dirinci lagi, maka ada sebesar 24,46 persen rumah tangga yang di kepalai oleh perempuan atau janda, yakni sebanyak 4.099 rumah tangga.
Bupati Tanbu H Sudian Noor dalam mengatakan rapat tim koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan, agar secara bersama-sama dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
“Saya berharap kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk terus berupaya mengentaskan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama meningkatkan fokus penyediaan program dan layanan pembangunan, yang secara langsung membantu kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan di Bumi Bersujud,” paparnya.
Untuk itu bupati mengajak peserta yang hadir untuk manfaatkan rapat koordinasi tersebut sabagai sarana untuk melihat dan mengevaluasi, sejauhmana pelaksanaan program pembangunan dan penganggaran dalam mengentaskan kemiskinan.
