MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 08 November 2019 11:35
Sehari Pasca Pilkada, Pemenang Pilgub Sudah Diketahui

KPU Bakal Terapkan e-Rekap

BAKAL CEPAT: Rekapitulasi pilpres saat Pemilu 17 April lalu. KPU akan aamempercepat real count melalui e-rekap. | DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN - KPU berencana akan menerapkan rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada 2020. Sistem tersebut nantinya sebagai dasar penetapan hasil pemilihan secara resmi. Penggunaan e-rekap diklaim dapat mempersingkat masa pengumuman pemenang pemilihan gubernur hanya dalam sehari.

Rencana penggunaan rekapitulasi elektronik atau ­e-rekap di pilkada 2020 ini sendiri makin terlihat bentuknya. KPU pusat menyatakan sistem dan keamanannya masih terus dikembangkan untuk mencapai kondisi terbaik. Meskipun demikian, secara garis besar publik sudah mulai bisa membayangkan bentuknya.

Yang paling utama dari e-rekap adalah penggunaan teknologi informasi. ’’Ini pengembangan dari Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara),’’ terang Komisioner KPU Viryan Azis saat paparan di KPU, baru-baru tadi. Pengembangannya tebilang cukup signifikan dibandingkan Situng yang digunakan untuk pemilu 2019.

Sebagai gambaran, data Situng berasal dari formulir C1 yang discan di KPU Kabupaten/Kota kemudian dienkripsi menjadi angka. Keluarlah hasil real count. Sementara, data e-rekap berasal dari formulir C1 yang dipotret oleh KPPS di TPS. Foto tersebut kemudian dikirimkan ke pusat data KPU untuk dienkripsi menjadi angka dan terjumlahkan. ’’Pusat datanya di sini (Jakarta),’’ lanjut mantan Komisioner KPU Kalimantan Barat itu.

Cara tersebut adalah opsi standar yang disiapkan KPU. Pihaknya juga mengantisipasi bila tidak tersedia jaringan data untuk mengirim foto di area sekitar TPS. ’’Proses foto tetap dilakukan, tapi pengiriman dilakukan ketika mendapatkan akses jaringan,’’ tutur Viryan.

Atas dasar itu pula, pihaknya dalam waktu dekat segera berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo. Dari 270 daerah penyelenggara pilkada, akan dipetakan wilayah mana saja yang infrastruktur dan koneksi internetnya baik serta mana yang tidak. KPU tutur Viryan, memang menargetkan seluruh daerah bisa menggunakan e-rekap. Hanya saja, bila jaringannya tidak mendukung, tidak bisa dipaksakan.

PKPU 15/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada mengatur bahwa rekapitulasi pilbup dan pilwali berlangsung selama delapan hari. Sementara, untuk pilgub berlangsung 12 hari. rentang waktu tersebut bisa dipangkas menjadi 1-2 hari dengan menggunakan e-rekap.

Tidak ada lagi proses rekapitulasi di level kecamatan yang biasa dilakukan oleh PPK. Bahkan, untuk pilgub, tidak perlu ada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan teknologi, rekapitulasi bisa langsung dilakukan real time.

Saat ini, yang masih terus dibahas adalah bentuk pengembangan akhir dari sistem tersebut. Juga bagaimana keamanan sistem tersebut nantinya. Berdasarkan pengalaman pemilu 2019, sistem Situng tergolong aman. Bukan tidak mungkin, sistem keamanan situng hanya akan diperkuat saja dari yang sudah ada saat ini.

Sebelum sistem ini benar-benar diterapkan, Komisioner KPU Kalsel, Hatmiati meminta kepada KPU pusat untuk memperhatikan berbagai hal, diantaranya payung hukumnya. Sehingga penyelenggara pemilu bisa menerapkan dengan dasar aturan yang jelas. Penerapan e-rekap harus bisa dilaksanakan dan terbukti bisa memudahkan dan memangkas waktu dalam perhitungan.

“Ketersediaan alat atau sarana, kesiapan penyelenggara sampai pada jajaran adhoc atau SDM, dan kesiapan sistem yang digunakan,” ujarnya, Kamis (7/11) sore.

Jangan sampai ketika realisasi di lapangan, masih ada perhitungan yang dilakukan secara manual. Sebab di Kalsel masih ada daerah yang sulit dijangkau jaringan internet.

Hatmiati mengatakan jika memang KPU pusat mewajibkan penggunaan e-rekap, pihaknya pasti akan menaati aturan tersebut, dan siap melaksanakannya, apapun kendala yang akan dihadapi.
“Jika diperintahkan, mau tidak mau, harus kita laksanakan,” tegasnya.

Dia mengaku belum mengetahui apakah e-rekap akan diterapkan pada Pilkada 2020 mendatang. Secara teori sistem elektronik akan dapat memudahkan segala pekerjaan. Tapi jika belum pernah dilakukan belum dapat diketahui bagian mana saja yang perlu dibenahi.

“Informasi yang saya dapat komisioner akan ikut bimbingan teknis (Bimtek) tanggal 12-14 November 2019, tapi surat resminya belum masuk sih,” ucapnya.

Penerapan e-rekap dapat memangkas proses perhitungan hasil pemilihan. Sebelumnya bisa memakan waktu berhari-hari karena tahapan pengesahan di tiap tingkatan, pengiriman data berupa scanning rekap hasil pencoblosan langsung dilakukan TPS, via kecamatan, atau melalui kabupaten dan kota ke pusat data.

Rencana penerapan ini menurut pengamat politik dari Univeristas Lambung Mangkurat, Arif Rahman Hakim, merupakan suatu terobosan yang baik. Harusnya sistem ini sudah diterapkan. Namun sebelum diterapkan harus ada beberapa poin penting yang disiapkan.

“SDM dan infrastruktur nya harus disiapkan,” pinta Arif.

SDM ini nantinya yang akan menggunakan sistem tersebut. Beberapa sistem e-goverment di pemerintahan yang tidak bisa digunakan secara maksimal lantaran terkendala di SDM nya bukan di sistem informasinya. Selanjutnya infrastruktur jaringan internet juga harus diperhatikan. Sejumlah wilayah di Kalsel di bagian pesisir dan pegunungan masih sangat lemah, bahkan ada yang sama sekali belum terjangkau jaringan internet.

Lantas dengan waktu pelaksanaan Pilkada 2020 yang semakin dekat apakah masih bisa diterapkan? Menurut dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini yakin bisa terealisasi, asalkan dikerjakan dengan serius.

“Sebenarnya bisa saja kalau pemerintah benar-benar serius, kalau hanya sekadar ada terobosan dalam pemilu ya percuma jadi harus serius,” pungkasnya. (gmp/ema)


BACA JUGA

Rabu, 13 November 2019 13:41
Pemkab Tabalong

Dinilai Berkualitas, E-votting Akan Digelar di Semua Desa di Tabalong

TANJUNG – Keberhasilan program E-Votting pada pemilihan kepala desa (Pilkades)…

Rabu, 13 November 2019 12:31

2020, Kantor Gubernur Lama Jadi Museum, Lalu Ajak Swasta Bangun Tugu Pal Nol

BANJARMASIN - Pemprov Kalsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan…

Rabu, 13 November 2019 12:27

Pangeran Hidayatullah Dianggap Bukan Pahlawan Karena Dinyatakan Menyerah Terhadap Penjajah

BANJARMASIN - Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2019, Presiden Jokowi…

Rabu, 13 November 2019 12:18

Dianggap Gembosi PKS Kalsel, Gelora Menepis

BANJARMASIN - Dua hari setelah resmi dideklarasikan di tingkat pusat,…

Rabu, 13 November 2019 12:13

250 Mahasiswa Farmasi Turun Ke Jalan, Dorong RUU Kefarmasian

BANJARMASIN - Sekitar 250 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa…

Rabu, 13 November 2019 12:04

Arungi Pilkada Banjarbaru, Mantan Senator Gandeng Dokter, Jadi Poros Keempat

BANJARBARU - Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru…

Rabu, 13 November 2019 11:57

Hati-hati, Barisan Lubang di Jalur Cepat Pal 29 Buat Limbung Pemotor

BANJARBARU – Barisan lubang di Jalan A Yani Km 29,…

Rabu, 13 November 2019 11:47
Pemko Banjarbaru

Walikota Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Ketua TP…

Rabu, 13 November 2019 11:44
PARLEMENTARIA

Propemperda Harus Disesuaikan agar Tidak Tumpang Tindih

BANJARBARU - Pasca dilantiknya anggota dewan baru dan terbentuknya Alat…

Rabu, 13 November 2019 11:31

Sidak RSUD Ulin, DPRD: Ini Rumah Sakit atau Sauna..?

BANJARMASIN - Komisi IV DPRD Kalsel menggelar sidak alias inspeksi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*