MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Sabtu, 09 November 2019 05:56
Kontrak Mesin Cuci Darah Diputus, PT PKS Menggugat Ratusan Miliar
Ruang Hemodialisa RSUD Ulin Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin tengah menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penggugatnya adalah Direktris PT Prima Kimia Suryatama (PKS), Mila Wardianti.

Gugatan ini berawal dari kerja sama Kerja sama Operasional (KSO) pengoperasian mesin cuci darah Hemodialisa (HD) milik PT PKS yang selama ini digunakan RSUD Ulin. Meskipun sebenarnya, RS Ulin tidak mengingat perjanjian langsung dengan PT PKS, melainkan dengan PT Berkah Karunia Putra (BKP).

Sehingga dalam kasus ini, RSUD Ulin menjadi tergugat III, sedangkan tergugat tergugat I adalah Agus Seniman Direktur PT Berkah Karunia Putra (BKP) dan tergugat II PT BKP.

Pengacara PT PKS, Masdari Tasmin mengungkap, kliennya merasa dirugikan atas pemutusan KSO pengoperasian mesin cuci darah Hemodialisa (HD) oleh pihak rumah sakit.

PT PKS sendiri mengikat kerja sama dengan PT PKP berdasarkan surat kuasa Nomor: 010/BKO/III/2015 tanggal 25 Maret 2015. Isinya PT BKP memberi kuasa penuh kepada PT PKS dalam pekerjaan KSO HD di RSUD Ulin.

Awalnya mesin HD yang diminta sebanyak 22 unit, kemudian ditambah lagi sampai totalnya 72 unit.

Malangnya, meski mesinnya digunakan, ternyata PT PKS tidak mendapat pembayaran. Bahkan tanpa seizin penggugat, PT BKP menghibahkan mesin HD sebelum tercapai break event point (BEP, balik modal). Sehingga timbul kerugian materiil terhadap kliennya sebesar Rp21 miliar lebih.

“Hibah bisa dilakukan, apabila sudah tercapai BEP,” ujar Masdari.

PT PKS juga mengalami kerugian, karena sudah berinvestasi untuk memenuhi KSO HD 1, KSO HD 2 dan KSO HD Addendum dengan total sebesar Rp77,8 miliar.

Kerugian meteriil lainnya, berupa keuntungan kerja sama dari bulan April dan Mei 2019 sebesar Rp4 miliar lebih, lalu gaji 5 teknisi untuk bulan April dan Mei 2019 sebesar Rp50 juta.

PT PKS juga menyertakan kerugian moril, berupa tercemarnya nama baik yang ditaksir sebesar Rp10 miliar. Sehingga total nilai gugatan PT PKS mencapai hampir 113 miliar.

“Klien kami menggugat karena RSUD Ulin ingkar janji. Dasarnya dokumen perjanjian pinjam pakai perusahaan,” bebernya.

Masdari menambahkan, dalam persidangan juga diketahui, ternyata ada kerja sama baru yang dilakukan RSUD Ulin dengan perusahaan lain. Padahal perjanjian awal tidak bisa dipindah tangankan dan bersifat mengikat.

“Rumah sakit malah mengganti mesin HD dengan membeli ke perusahaan lain, itu tidak bisa karena perusahan itu tidak mengikuti lelang,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Suciati ketika dikonfirmasi Radar Banjarmasin, membenarkan mengenai gugatan tersebut. Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan.

“Kita kan digugat, jadi kita tunggu hasil pengadilan saja,” pungkasnya.

Sebelum sampai ke gugatan ujar Suciati, persoalan ini sebenarnya sudah coba dibicarakan dengan para pihak, termasuk PT PKS, hingga 16 kali pertemuan.

Dalam pertemuan dijelaskan, seluruh kegiatan yang dilakukan rumah sakit pastinya berdasarkan aturan. Termasuk ketika melakukan kontrak kerja sama dengan pihak luar.

“Itu dapat dibuktikan dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Dasar yang disampaikan adalah hasil audit BPK,” jelas mantan Dirut RSUD Ratu Zaleha Martapura ini.

Suci menambahkan, perjanjian kerja sama pinjam pakai mesin HD sejak awal dilakukan antara RSUD Ulin dengan PT BKP selaku perusahaan pemenang lelang, bukan PT PKS. Makanya ketika persoalan ini muncul dirinya sempat bingung. Karena ternyata ada perjanjian PT BKP menguasakan dengan PT PKS untuk pembelian mesin. Tapi dirinya bersikukuh sudah melaksanakan pembayaran sesuai dokumen perjanjian yang disepakati.

“Bahkan jika dihitung-hitung sudah melebihi. Yang kita bayar sudah Rp87 miliar, jika dikurangi biaya pembelian mesin sebesar Rp72 miliar masih ada keuntungan sekitar 15 miliar,” timpal pengacara RSUD Ulin, Adwin Tista.

Tudingan kliennya tidak membayar beberapa bulan pembagian hasil juga dibantah Adwin. Pasalnya kembali pada hasil audit BPK dan BPKP, jika rumah sakit tetap membayar malah menyalahi aturan karena kelebihan pembayaran. Pihaknya menyarankan jika tidak terima pihak PT PKS bisa cek ke BPK dan BPKP. Sebab disitu dapat terlihat jelas.

Begitu pula dengan pembelian mesin HD yang baru bekerjasama dengan perusahaan lain. Itu sudah sesuai proses lelang.

“Sesuai tender dan sesuai prosedur yang kita laksanakan, karena kita ingin melayani masyarakat,” pungkas Adwin. (gmp/bin/ema)


BACA JUGA

Rabu, 13 November 2019 11:34

7 Pedagang Miras Digebrak, 748 Botol Bir Disita

BANJARMASIN - Satpol PP Banjarmasin merazia sembilan tempat yang menjual…

Rabu, 13 November 2019 11:24

Saat Hujan Deras, 17 Rumah Terbakar, 1 Tewas

BANJARMASIN - Saat hujan deras mengguyur Banjarmasin, si jago merah…

Rabu, 13 November 2019 10:58

Kasus Tenggelamnya Bocah di Tirta Kencana Pelaihari, Aparat Usut Dugaan Kelalaian

PELAIHARI – Aparat masih belum menentukan tersangka, atas insiden tewasnya…

Rabu, 13 November 2019 10:54

Jelang Magrib, Puting Beliung Terjang Cerbon

MARABAHAN - Bahaya angin puting beliung masih menghantui Kabupaten Batola.…

Selasa, 12 November 2019 11:31

Operasi Zebra Sudah Ditutup, Tapi Razia Bisa Kapan Saja, Banyak Pengendara yang panik

BANJARMASIN - Baru sepekan Operasi Zebra Intan 2019 ditutup, Satlantas…

Selasa, 12 November 2019 10:59

Motor Satpam Nyaris Raib, Pelaku Warga Pasuruan

BANJARMASIN - Yunus (25), warga Desa Kronto Rt 02 Rw…

Senin, 11 November 2019 11:15

Sudah 6 Bulan, Kasus Pencurian Sepeda Motor Belitung Darat Terungkap

BANJARMASIN - Enam bulan berlalu, kasus pencurian sepeda motor Jalan Belitung…

Senin, 11 November 2019 11:10

Di Tepi Siring, Mayat Mengapung

BANJARMASIN - Kemarin (10/11) sekitar jam 6 pagi, sesosok tubuh…

Senin, 11 November 2019 11:03

Buruh Angkut Tanah Tersengat Listrik Saat Bekerja

AMUNTAI - Dua buruh pengangkut tanah di Desa Pimping, Kecamatan…

Senin, 11 November 2019 10:57

Sejumlah Titik Rawan Laka Diidentifikasi Polres Batola

MARABAHAN - Setelah berhasil memetakan daerah blackspot (daerah rawan laka)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*