MANAGED BY:
RABU
13 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 09 November 2019 05:58
Polemik Desa Siluman
Disebut Sebagai Desa 'Siluman', Warga Wonorejo Sisa 10 KK, Sejak 2017 Tak Lagi Cairkan Dana Desa
SEPI: Suasana Desa Wonorejo tampak sepi dari warga. Hanya terlihat para pekerja tambang di sekitar desa. | FOTO: WAHYUDI/RADAR BANJARMASIN.

PROKAL.CO, PARINGIN – Desa Wonorejo yang terletak di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, 230 kilometer dari Kota Banjarmasin, belakangan menjadi perbincangan. Alasannya, desa ini dianggap fiktif. Salah satu yang jadi pokok pembahasan yaitu, apabila desa ini dianggap fiktif, maka ke mana dana desa dari pusat disalurkan?

Menanggapi informasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Balangan melalui Kabid Keuangan dan Aset Desa, Andi Firmansyah sebelumnya menegaskan bahwa secara administrasi Desa Wonorejo itu masih ada, tidak fiktif seperti yang diinformasikan.

Namun memang diakuinya, saat ini masih dalam proses penggabungan atau penghapusan, karena warga yang tinggal di desa eks transmigrasi ini bisa dihitung jari.

Terkait penyaluran dana desa sendiri, lanjut Andi, sejak pertama program dana desa ada pada tahun 2015, seperti desa lainnya Wonorejo juga mendapat pagu dana desa dari APBN, karena secara administrasi terdaftar dan punya kode register sebagai desa di Kemendagri.

“Sejak tahun 2017, pemerintahan Desa Wonorejo tidak lagi mengambil Dana Desa, sehingga dana ini masih tersimpan di kas daerah,” terangnya.

Dirincikan Andi, Dana Desa milik Desa Wonorejo yang ada di kas daerah kisarannya untuk tahun 2017 Rp700 juta, tahun 2018 Rp800 juta, dan tahun 2019 Rp800 juta.

Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan, masih tetap disalurkan ke Desa Wonorejo, karena pemerintahan desanya masih ada untuk melayani sisa warga yang masih tinggal di sana, dan mengurus penggabungan desa.

“Logikanya begini, dalam proses penggabungan, keberadaan pemerintahan desa harus tetap ada. Sehingga tidak bisa ditiadakan kalau proses penggabungannya belum selesai. Simpelnya, musyawarah desa siapa yang ngelola kalau tidak ada pemerintahan desa. Padahal Musdes itu salah satu tahapan untuk penggabungan desa,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Kabupaten Balangan, Hamdani mengatakan, saat ini proses penggabungan Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Rejeki sedang berjalan.

“Sekarang masih melengkapi peta desa, yang asalnya ada 2 dijadikan 1 peta. Kami usahakan secepatnya melengkapi berkas,” tandasnya.

Dijelaskan Hamdani, penggabungan desa ini dilakukan sesuai dari hasil evaluasi efektivitas keberadaan desa itu sendiri. Desa Wonorejo sudah dianggap tidak efektif lagi, salah satunya karena penduduknya yang tinggal beberapa orang.

Diakuinya, proses yang dilalui dalam penggabungan desa cukup panjang. Secara garis besar, ada dua proses yang harus dilakukan, pertama penghapusan desa bersangkutan, kemudian baru dilakukan penggabungan dengan desa terdekat.

Kilas balik, Desa Wonerejo yang dulunya adalah kawasan transmigrasi ini, sebagian wilayahnya sekitar 2.000 hektare yang mencakup dusun 8, dusun 9 dan 10 masuk dalam wilayah konsesi tambang.

Warga yang lahannya sudah dibebaskan oleh perusahaan pun, sedikit demi sedikit meninggalkan Desa Wonorejo dan berpindah ke desa lain. Hingga sekarang hanya tersisa sekitar 10 KK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkifli membenarkan hal itu. Dia mengungkapkan, penduduk Desa Wonorejo tergiur dengan besaran ganti rugi yang disodorkan perusahaan tambang. Akhirnya satu per satu warganya pindah ke desa-desa yang lain.

"Sekarang mungkin jumlah warganya hanya tersisa 10 kepala keluarga. Sehingga, tidak lagi masuk kriteria sebagai suatu desa," katanya.

Akan tetapi, dia menolak jika Desa Wonorejo dikatakan desa fiktif. Sebab, sampai saat ini masih terdaftar di Kemendagri. "Sebenarnya pemerintah setempat sudah mengusulkan agar desa itu dihapus saja dari data Kemendagri, tapi sampai sekarang belum juga dihapus," bebernya.

Sementara itu, mengenai tahapan pencairan dana desa. Zulkifli mengungkapkan bahwa saat ini sedang proses pencairan dana desa tahap ketiga. "Sekarang pencairan yang 20 persen, setelah tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen sudah diterima oleh semua desa," paparnya.

Dia mengatakan, tahun ini setiap desa ada yang menerima dana desa Rp800 juta hingga Rp900 juta. Di mana, tahun depan jumlah itu kemungkinan bakal bertambah. "Tahun ini Kalsel total menerima dana desa sebesar Rp1,4 triliun, kabarnya pada 2020 naik jadi Rp1,5 triliun. Jadi, dana yang diterima desa akan naik," pungkasnya. (why/ris/bin/ema)


BACA JUGA

Rabu, 13 November 2019 13:41
Pemkab Tabalong

Dinilai Berkualitas, E-votting Akan Digelar di Semua Desa di Tabalong

TANJUNG – Keberhasilan program E-Votting pada pemilihan kepala desa (Pilkades)…

Rabu, 13 November 2019 12:31

2020, Kantor Gubernur Lama Jadi Museum, Lalu Ajak Swasta Bangun Tugu Pal Nol

BANJARMASIN - Pemprov Kalsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan…

Rabu, 13 November 2019 12:27

Pangeran Hidayatullah Dianggap Bukan Pahlawan Karena Dinyatakan Menyerah Terhadap Penjajah

BANJARMASIN - Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2019, Presiden Jokowi…

Rabu, 13 November 2019 12:18

Dianggap Gembosi PKS Kalsel, Gelora Menepis

BANJARMASIN - Dua hari setelah resmi dideklarasikan di tingkat pusat,…

Rabu, 13 November 2019 12:13

250 Mahasiswa Farmasi Turun Ke Jalan, Dorong RUU Kefarmasian

BANJARMASIN - Sekitar 250 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa…

Rabu, 13 November 2019 12:04

Arungi Pilkada Banjarbaru, Mantan Senator Gandeng Dokter, Jadi Poros Keempat

BANJARBARU - Pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru…

Rabu, 13 November 2019 11:57

Hati-hati, Barisan Lubang di Jalur Cepat Pal 29 Buat Limbung Pemotor

BANJARBARU – Barisan lubang di Jalan A Yani Km 29,…

Rabu, 13 November 2019 11:47
Pemko Banjarbaru

Walikota Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Ketua TP…

Rabu, 13 November 2019 11:44
PARLEMENTARIA

Propemperda Harus Disesuaikan agar Tidak Tumpang Tindih

BANJARBARU - Pasca dilantiknya anggota dewan baru dan terbentuknya Alat…

Rabu, 13 November 2019 11:31

Sidak RSUD Ulin, DPRD: Ini Rumah Sakit atau Sauna..?

BANJARMASIN - Komisi IV DPRD Kalsel menggelar sidak alias inspeksi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*