MANAGED BY:
KAMIS
20 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 09 November 2019 05:58
Polemik Desa Siluman
Disebut Sebagai Desa 'Siluman', Warga Wonorejo Sisa 10 KK, Sejak 2017 Tak Lagi Cairkan Dana Desa
SEPI: Suasana Desa Wonorejo tampak sepi dari warga. Hanya terlihat para pekerja tambang di sekitar desa. | FOTO: WAHYUDI/RADAR BANJARMASIN.

PROKAL.CO, PARINGIN – Desa Wonorejo yang terletak di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, 230 kilometer dari Kota Banjarmasin, belakangan menjadi perbincangan. Alasannya, desa ini dianggap fiktif. Salah satu yang jadi pokok pembahasan yaitu, apabila desa ini dianggap fiktif, maka ke mana dana desa dari pusat disalurkan?

Menanggapi informasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Balangan melalui Kabid Keuangan dan Aset Desa, Andi Firmansyah sebelumnya menegaskan bahwa secara administrasi Desa Wonorejo itu masih ada, tidak fiktif seperti yang diinformasikan.

Namun memang diakuinya, saat ini masih dalam proses penggabungan atau penghapusan, karena warga yang tinggal di desa eks transmigrasi ini bisa dihitung jari.

Terkait penyaluran dana desa sendiri, lanjut Andi, sejak pertama program dana desa ada pada tahun 2015, seperti desa lainnya Wonorejo juga mendapat pagu dana desa dari APBN, karena secara administrasi terdaftar dan punya kode register sebagai desa di Kemendagri.

“Sejak tahun 2017, pemerintahan Desa Wonorejo tidak lagi mengambil Dana Desa, sehingga dana ini masih tersimpan di kas daerah,” terangnya.

Dirincikan Andi, Dana Desa milik Desa Wonorejo yang ada di kas daerah kisarannya untuk tahun 2017 Rp700 juta, tahun 2018 Rp800 juta, dan tahun 2019 Rp800 juta.

Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Balangan, masih tetap disalurkan ke Desa Wonorejo, karena pemerintahan desanya masih ada untuk melayani sisa warga yang masih tinggal di sana, dan mengurus penggabungan desa.

“Logikanya begini, dalam proses penggabungan, keberadaan pemerintahan desa harus tetap ada. Sehingga tidak bisa ditiadakan kalau proses penggabungannya belum selesai. Simpelnya, musyawarah desa siapa yang ngelola kalau tidak ada pemerintahan desa. Padahal Musdes itu salah satu tahapan untuk penggabungan desa,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Kabupaten Balangan, Hamdani mengatakan, saat ini proses penggabungan Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Rejeki sedang berjalan.

“Sekarang masih melengkapi peta desa, yang asalnya ada 2 dijadikan 1 peta. Kami usahakan secepatnya melengkapi berkas,” tandasnya.

Dijelaskan Hamdani, penggabungan desa ini dilakukan sesuai dari hasil evaluasi efektivitas keberadaan desa itu sendiri. Desa Wonorejo sudah dianggap tidak efektif lagi, salah satunya karena penduduknya yang tinggal beberapa orang.

Diakuinya, proses yang dilalui dalam penggabungan desa cukup panjang. Secara garis besar, ada dua proses yang harus dilakukan, pertama penghapusan desa bersangkutan, kemudian baru dilakukan penggabungan dengan desa terdekat.

Kilas balik, Desa Wonerejo yang dulunya adalah kawasan transmigrasi ini, sebagian wilayahnya sekitar 2.000 hektare yang mencakup dusun 8, dusun 9 dan 10 masuk dalam wilayah konsesi tambang.

Warga yang lahannya sudah dibebaskan oleh perusahaan pun, sedikit demi sedikit meninggalkan Desa Wonorejo dan berpindah ke desa lain. Hingga sekarang hanya tersisa sekitar 10 KK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkifli membenarkan hal itu. Dia mengungkapkan, penduduk Desa Wonorejo tergiur dengan besaran ganti rugi yang disodorkan perusahaan tambang. Akhirnya satu per satu warganya pindah ke desa-desa yang lain.

"Sekarang mungkin jumlah warganya hanya tersisa 10 kepala keluarga. Sehingga, tidak lagi masuk kriteria sebagai suatu desa," katanya.

Akan tetapi, dia menolak jika Desa Wonorejo dikatakan desa fiktif. Sebab, sampai saat ini masih terdaftar di Kemendagri. "Sebenarnya pemerintah setempat sudah mengusulkan agar desa itu dihapus saja dari data Kemendagri, tapi sampai sekarang belum juga dihapus," bebernya.

Sementara itu, mengenai tahapan pencairan dana desa. Zulkifli mengungkapkan bahwa saat ini sedang proses pencairan dana desa tahap ketiga. "Sekarang pencairan yang 20 persen, setelah tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen sudah diterima oleh semua desa," paparnya.

Dia mengatakan, tahun ini setiap desa ada yang menerima dana desa Rp800 juta hingga Rp900 juta. Di mana, tahun depan jumlah itu kemungkinan bakal bertambah. "Tahun ini Kalsel total menerima dana desa sebesar Rp1,4 triliun, kabarnya pada 2020 naik jadi Rp1,5 triliun. Jadi, dana yang diterima desa akan naik," pungkasnya. (why/ris/bin/ema)


BACA JUGA

Rabu, 19 Februari 2020 14:42
BREAKING NEWS

UPDATE..! Inilah Tiga Pasang Calon Kepala Daerah di Kalsel yang Diusung PDI Perjuangan

BANJARBARU - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri  membacakan…

Rabu, 19 Februari 2020 11:21

Bus Trans Banjarmasin: Biaya Operasional Hampir 1 Miliar

BANJARMASIN - Bus Trans Banjarmasin (BTB) sudah resmi diluncurkan. Angkutan…

Rabu, 19 Februari 2020 11:20

Nilai Tunjangan Turun, Satpol PP Kecewa; Lalu Mengamuk di Kantor BKD

Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin di Jalan RE Martadinata…

Rabu, 19 Februari 2020 11:12

Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, Bawaslu Bentuk Pengawas Kelurahan

BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bakal calon…

Rabu, 19 Februari 2020 11:10

Diduga Sebabkan Sekolah Rusak, Komisi IV Panggil Manajemen Pyramid Suite

BANJARMASIN - Kepala sekolah dan Komite SDN Antasan Besar 7…

Rabu, 19 Februari 2020 11:08

Anggota Dewan Harus Turun Langsung Agar Perda Menjadi Barang Familiar

BANJARMASIN - Selama ini masyarakat kurang familiar terhadap peraturan daerah…

Rabu, 19 Februari 2020 11:06
Pemkab Balangan

Bupati Dukung Polres Balangan Tetapkan Zona Integritas

PARINGIN - Deklarasi pencanangan Zona Integritas, dilaksanakan Polres Balangan, Selasa…

Rabu, 19 Februari 2020 10:33
BREAKING NEWS

Tolak Omnibus Law, Ratusan Pekerja Ngeluruk ke DPRD Kalsel

BANJARMASIN - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja…

Selasa, 18 Februari 2020 14:12
Pemkab Balangan

Kejari Balangan Komitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

PARINGIN – Penetapan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan…

Selasa, 18 Februari 2020 12:45

Wabup H Husairi: Imbau Warga Ikut Sukseskan Sensus Penduduk 2020

AMUNTAI - Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara kunjungi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers