MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Minggu, 10 November 2019 09:49
Tak Berizin, Kok Masih Setor?

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Masih ada pengusaha periklanan yang menyetorkan pajak reklame bando ke bank. Padahal, tak lagi termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin Subhan Nor Yaumil pun dibuat heran.

Menurutnya, pemko tak lagi berhak memungut pajak reklame bando. Karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin tak pernah lagi memperpanjang izin reklame bando di Banjarmasin.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan PU No 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, media informasi dan iklan memang dilarang berdiri melintang di jalan protokol.

Untuk berjaga-jaga, Bakeuda pun tak memasukkan setoran itu ke kode rekening pajak milik pemko. "Karena pajak reklame bando bukan lagi tergolong pemasukan untuk PAD," tegas Subhan.

Secara sederhana, pemko tak berhak atas uang itu. "Padahal kami tidak lagi mengeluarkan ketetapan pajak untuk reklame bando. Tapi mereka masih saja menitipkan uang ke bank. Sehingga saya mempertanyakan, atas dasar apa mereka menitipkan pajak tersebut," tanyanya.

Lalu, apakah uang itu akan langsung dikembalikan? Menurut Subhan, prosesnya tak semudah itu. Dia menyarankan agar setoran itu dialihkan saja ke pembayaran sektor pajak lain yang juga dimiliki pengusaha.

"Saya mengusulkan, setoran pajak dialihkan ke pajak baliho saja. Kan mereka juga ada memiliki baliho-baliho yang masih bisa dipungut pemko. Karena untuk pengembalian, mekanismenya panjang sekali," jelasnya.

Tapi, jika pihak perusahaan ingin meminta uang tersebut dikembalikan, Subhan mengatakan pihaknya siap mengembalikan. "Meski prosesnya bakal panjang, kami akan kembalikan. Tentu sesuai prosedur," tukasnya.

Kebingungan tak cuma soal pajak. Tapi juga keberadaan reklame bando di beberapa titik jalan protokol. Padahal, pemko sudah sudah memenangkan gugatan atas salah satu perusahaan yang menggugat DPMPTSP Banjarmasin. Terkait tidak diluluskannya permohonan perpanjangan izin tersebut.

Kabag Hukum Setdako Banjarmasin, Lukman Fadlun menambahkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (PTUN) telah memberi waktu 14 hari untuk penggugat melakukan banding.

"Jadi diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding. Kalau tidak, maka advertising harus membongkar semua bando di Jalan Ahmad Yani," tegas Lukman. (hid/fud/ema)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…

Demi Akses Transportasi Sungai, Jembatan Melengkung Tatah Bangkal Percontohan

Jarang Razia di Pertigaan Tower, Banyak Pengendara yang Santai Melanggar

Heboh Mobil Sport Lamborghini Hurican di Jalanan Barabai

Mangkrak, Akhirnya Rumah Sakit di Kotabaru ini Jadi Sarang Hantu

Maraknya Serangan Peretas ke Situs Pemerintah, Pakar: Jangan Rilis Website Terburu-Buru

Pondoknya Dirobohkan, Alfaruk Bantah Bangunannya Masuk Kawasan Hutan Lindung, Tiap Tahun ia Sudah Bayar Pajak

Gara-gara Pemekaran, PPK Sigam Belum Bisa Dibentuk

Butuh Dana Besar, Dinkes Diharap Tidak Asal Salurkan Jaminan Kesehatan

Jembatan Pulau Bromo Tunggu Lelang

Dewan Perwakilan Mahasiswa Belajar ke Dewan
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers