BANJARMASIN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel selalu berupaya semaksimal mungkin dalam meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Apalagi, Kalsel sebagai salah satu provinsi yang memiliki lahan gambut yang luas, penanganannya harus diperkuat dan diperlukan totalitas semua pihak yang terkait. Hal inilah yang jadi bahasan utama Focus Group Discussion (FGD) dengan sejumlah stakeholder Karhutla yang digelar di Banjarbaru, belum lama tadi.
Kepala DLH Kalsel, Ikhlas menjelaskan dalam FGD tersebut diharapkan bisa mencari solusi efektif dalam meminimalisir potensi karhutla yang semakin lama semakin memprihatinkan.
“Sebagaimana diketahui, DLH Kalsel memiliki fungsi untuk mengantisipasi potensi karhutla. Sementara, untuk pemadaman merupakan tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel. Namun, dalam kenyataannya kami selalu berkoordinasi dan bekerja sama supaya karhutla bisa ditekan,” ujar Ikhlas.
Ditambahkannya, salah satu objek vital yang rawan mengalami karhutla adalah kawasan Bandara Syamsudin Noor. Apalagi, bandara kebangaan masyarakat Kalsel tersebut akan segera naik status menjadi bandara internasional.
“Nah, inilah yang perlu dicari solusi, karena Bandara Syamsudin Noor dikelilingi oleh lahan gambut yang berpotensi memunculkan titik api dan memicu kebakaran lahan. Hal ini tentu berdampak pada kelancaran aktivitas penerbangan. Solusi yang ada saat ini hanya mengandalkan sumber air dari beberapa sumur bor untuk melakukan pembasahan lahan gambut di musim kemarau,” paparnya.
Sementara itu, Gusti Muhammad Hatta, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, tak menampik persoalan karhutla di kawasan Bandara Syamsudin Noor harus mendapatkan penanganan khusus dan dini.
“Selain menyiapkan sumber-sumber air untuk pembasahan di musim kemarau, pemerintah juga perlu merangkul masyarakat setempat supaya berperan aktif dalam mengantisipasi terjadinya karhutla di sekitar bandara,” sebutnya.
Yang tak kalah penting, Menteri Lingkungan Hidup era Presiden SBY ini juga mengingatkan agar pemerintah untuk merancang sistem peringatan dini terjadinya karhutla. “Dengan demikian, ketika ada potensi karhutla, maka bisa langsung ditanggulangi,” tandasnya.(oza/ema)
