Rakor Untuk Peningkatan Akuntabilitas DPAM

- Sabtu, 16 November 2019 | 09:00 WIB

BATULICIN - Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan rapat koordinasi di Hotel Ebony Batulicin. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) yang dulunya merupakan program yang sekaligus dikelola oleh PNPM Mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) Nahrul Fajeri melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Hj Maulidah Hayati, melaporkan rapat koordinasi BKAD-UPK ini dapat mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pengelolaan dana bergulir (DAMPD) serta meningkatkan kinerja UPK.

“Dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program DPAM tentu kita akan bisa merumuskan, memecahkan masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan,” ujar Maulida, Selasa (12/11).

Ketua Badan Perkumpulan Pengelola DPAM, Iwan mengatakan kegiatan ini sangat positif karena dengan kegiatan ini menyatukan BKAD dan UPK kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu agar program pasca PNPM-MPd tidak terputus. “Sebagai lembaga tertinggi hasil kesepakatan adalah BKAD sehingga dapat mengontrol dana-dana, baik yang ada di bank maupun yang bergulir di kelompok SPP,” jelas Iwan.

Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor melalui Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Suhartoyo juga menyampaikan, DPAM dulunya merupakan program yang sekaligus dikelola oleh PNPM Mandiri.

Program ini dimaksudkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

“Guna lancar dan suksesnya pelaksanaan program dimaksud, maka diperlukan konsensus dan penyamaan persepsi, melalui pertemuan dalam rangka tercapainya kesepahaman terhadap Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DPAM,” jelasnya.

Selanjutnya dia meminta memperkokoh keberadaan kelembagaan BKAD-UPK di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, baik terhadap aspek hukum, pelayanan, maupun pengelolaannya secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. (kry/ ram/ema)

 

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB
X