BATULICIN - Saat ini masih ada praktek pungutan liar (pungli) di sektor pelayaran publik yang sangat membebani masyarakat. Kondisi ini dianggap merusak wibawa pemerintah.
“Tugas birokrasi pemerintah adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa membeda bedakan golongan tertentu,” tegas Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor melalui Asisten Bidang Pemerintahan Hj Mariani.
Menurutnya, pelayanan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi pada profit, karena sejatinya pelayanan tersebut untuk kepuasan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.
“Kami sangat berharap komitmen kita semua, terkhusus kepada unit pemberantasan saber pungli daerah ini untuk aktif memberantas pungli,” ujarnya.
Ia melanjutkan, hal demikian akan mendorong semua ASN serta masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan kepada unit pemberantasan saber pungli, jika ada oknum ASN atau masyarakat yang melakukan pungutan liar.
“Melalui komitmen itu, ke depannya kita mampu mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah yang bersih dari pungli menuju Good and Clean Governance,” tutupnya. (kry/ij/bin/ema)
