PROKAL.CO, BANJARBARU– Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengajak semua pemangku kepentingan memantapkan koordinasi untuk menjaga stabilisasi inflasi. Pasalnya, inflasi yang terjaga stabil mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Paman Birin--sapaan akrab Gubernur Kalsel--saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2019, Ruang Rapat PM Noor Perkantoran Setda Kalsel, Banjabaru, Senin (18/11)).
Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI, Bupati/Walikota dan anggota TPID se Kalsel serta instansi lintas sektor itu, Paman Birin mengatakan sinergitas antarinstansi dan tim pengendali infalsi baik tingkat Provinsi, Kabupaten Kota dan Pusat menjadi fondasi utama pengendalian inflasi.
“Saya mengajak bupati/wali kota dan semua pihak untuk bersama menjaga stabilitas inflasi tersebut. Untuk itu dibutuhkan sinergitas dan keselarasan kita semua dalam mengendalikan,” ucapnya.
Selain itu, Paman Birin mengingatkan pentingnya menjaga distribusi dan restribusi petani di daerah masing-masing demi menjaga keseimbangan inflasi di Kalsel.
“Penting juga saya sampaikan semua pemangku kepentingan kami untuk menjaga serta memperhatikan tingkat kenaikan harga barang di setiap daerahnya. Karena hal tersebut berpengaruh kepada tingkat inflasi," ujarnya. Gubernur kelahiran 12 November 1967 ini menambahkan kebijakan pemerintah terkait permindahan ibu kota negara juga penting untuk disikapi dengan regulasi yang konkret. "Salah satunya kesiapan Kalsel menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional. Di sini peran TPID semua tingkatan sangat strategis," paparnya.
Sahbirin Noor mengungkapkan optimistisnya TPID Kalsel dapat mengatasi inflasi yang saat ini terjadi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Perwakilan Kalsel Herawanto, menyampaikan terdapat dua Kabupaten dan Kota yang menjadi penyumbang inflasi tertingg di Banua. Daerah tersebut adalah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong.
“Terkait kondisi ini TPID dapat melakukan pengendalian inflasi dengan memperhatikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif” urai Herawanto.
Berdasarakan data Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalsel inflasi di Kalsel meningkat selama setahun sebesar 4,11 persen dan telah mencapai batas maksimal inflasi di daerah.
Dalam Rapat Koordinasi TPID se Kalsel semester II ini terungkap juga beberapa penyumbang inflasi di Kalsel, yaitu beras, ikan kembung, emas perhiasan, daging ayam ras. Kemudian ikan bakar, cabai merah, bawang merah dan cabai rawit dengan frekuensi sejak Januari 2019 sampai Oktober 2019. (dev/ran/ema)
