BANJARMASIN - Pemko mengklaim hampir menyelesaikan target penanganan kawasan kumuh seluas 549 hektare. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dimulai sejak 2015 lalu.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Banjarmasin Ahmad Fanani Saifuddin mengklaim, wailayah kumuh yang mesti ditangani tinggal 117 hektare. Ditargetkan beres akhir tahun ini. "Kami menargetkan nol persen pada bulan Desember ini," ujarnya di gedung DPRD Banjarmasin.
Menurutnya, target penanganan kawasan kumuh sesuai dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin 2015 lalu. Dan berjalan dengan baik hingga saat ini. "Bahkan terbilang cepat," imbuhnya.
Untuk program Kotaku, pemko mendapat suntikan besar dari pusat. Bahkan melebihi anggaran yang dikeluarkan APBD. Nilainya mencapai Rp19 miliar. Diperuntukkan khusus penanganan kawasan kumuh.
"Detailnya lebih dari Rp19 miliar. Khusus untuk membantu ibu kota provinsi yang sedang menangani kawasan kumuh," jelasnya.
Dari APBD, program ini hanya menyerap sekitar Rp9 miliar. Artinya, kalau ditotal anggaran penanganan kawasan kumuh mencapai Rp28 miliar. "Tentu dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ucapnya.
Terlepas dari itu, menurut Fanani, Kotaku mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Sehingga bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Sekalipun ada kendala, tak mempengaruhi program tersebut
"Perbaikan infrastruktur banyak dilakukan. Seperti membangun jalan, sanitasi, jembatan, siring dan juga fasilitas kebersihan," sebutnya.
Fanani punya harapan. Agar program Kotaku kembali dijalankan pada tahun selanjutnya. Dimana pemko kembali memetakan kawasan kumuh yang perlu ditangani.
"Tentunya, titik penerapan kawasan kumuh itu tidak melanggar ketentuan atau aturan. Entah itu undang-undang, PP atau perda," katanya.
Dia mencontohkan permukiman di bantaran sungai. Yang ternyata sulit dibenahi lantaran masuk zona hijau. "Makanya kawasan permukiman di bantaran sungai tidak masuk," pungkasnya. (nur/fud/ema)
