MANAGED BY:
JUMAT
13 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 21 November 2019 12:02
Syarat CPNS: Prodi Tidak Harus Terakreditasi

PROKAL.CO, BANJARBARU - Kabar gembira bagi pendaftar CPNS 2019 yang belum memiliki fotokopi sertifikat atau surat keputusan akreditasi program studi (prodi). Pasalnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel telah mengeluarkan ralat bahwa seleksi penerimaan CPNS tidak mewajibkan peserta menyertakan bukti akreditasi prodi.

Informasi tersebut disampaikan Kepala BKD Kalsel Sulkan, baru-baru tadi. DIa mengungkapkan pengumuman tentang Ralat Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemrov Kalsel Formasi Tahun 2019. Pengumuman ini sudah mereka sebar di akun medsos dan web.

Disebutkannya, pada pengumuman pertama yang mereka ralat berisikan bahwa persyaratan khusus peserta CPNS ialah bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Di mana, Perguruan Tinggi dan Program Studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

Sementara dalam pengumuman ralat, Sulkan menyebutkan, isinya yakni, peserta lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

"Jadi dalam aturan terbaru ada tambahan 'dan/atau'. Itu berarti perguruan tinggi dan prodinya tidak harus terakreditasi dua-duanya. Boleh, hanya salah satunya yang terakreditasi," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pengumuman ralat yang mereka keluarkan pada 15 November 2019 itu brkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

"Dalam Permen itu terdapat perubahan pada huruf F angka 4 tentang ketentuan dan persyaratan umum, serta huruf J angka 3 tentang pengumuman lowongan dan sistem pendaftaran," ungkapnya.

Dalam sistem pendaftaran, Sulkan menyampaikan, pada peraturan sebelumnya pelamar CPNS diharuskan menyertakan fotokopi sertifikat/surat keputusan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat kelulusan, yang diterbitkan BAN-PT/Pusdiknakes/LAM-PTKes. Setelah diubah, maka sekarang tidak lagi.

"Sekarang boleh salah satunya saja. Fotokopi sertifikat/surat keputusan akreditasi perguruan tinggi atau program studi pada saat kelulusan, yang diterbitkan BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes," ucapnya.

Peraturan yang sama juga diterapkan BKPP Banjarbaru. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur BKPP Banjarbaru Budi Rifani menuturkan bahwa pihaknya juga telah mengeluarkan pengumuman ralat terkait perubahan peraturan akreditasi.

"Iya, kami juga membolehkan kalau hanya salah satu yang terakreditasi. Antara perguruan tinggi dan prodi," tuturnya.

Dia mengatakan, pengumuman ralat sudah mereka sebarkan ke akun medsos dan web BKPP Banjarbaru pada 16 November 2019. "Tapi, kalau dua-duanya (perguruan tinggi dan prodi) terakreditasi malah lebih bagus," pungkasnya.

Sebelumnya seoarang pelamar di Kotabaru mengeluhkan tentang persyaratan akreditasi prodi yang dinilai memberatkan karena harus berlaku aktif dengan tahun lulus.

Plt Kepala BKPPD Rurien Sri Hardjanti yang baru-baru tadi menjabat mengaku tidak tahu mengenai adanya keluhan warga. Terkait permintaan panitia CPNS syarat akreditasi prodi harus di tahun kelulusan.

Ditanya apakah ada aturan itu, Rurien terlihat tidak memiliki wawasan soal itu. Ia pun meminta waktu untuk berkoordinasi dengan bawahannya. Sayangnya, hingga petang tidak ada keterangan Rurien. Berkali-kali dihubungi selulernya, tidak aktif. (ris/zal/ran/ema)


BACA JUGA

Kamis, 12 Desember 2019 12:35

Denyut Perekonomian Bandara Berpindah

BANJARBARU - Baru dua hari terminal Bandara Internasional Syamsudin Noor…

Kamis, 12 Desember 2019 11:53

Habib Banua: Ngapain Ngurusin Seragam Honorer..?

BANJARMASIN - Keluarnya surat edaran Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina…

Kamis, 12 Desember 2019 11:19

HST Akhirnya Punya Wabup

BARABAI - Setelah melalui proses panjang, Berry Nahdian Forqan akhirnya…

Kamis, 12 Desember 2019 10:51

Warga Minta DM Perbaiki Fasilitas Pendidikan

BANJARMASIN - Urusan Duta Mall dan warga sekitar lokasi proyek…

Kamis, 12 Desember 2019 10:49

PDAM Bandarmasih Berubah Status Demi Saham Tunggal

BANJARMASIN - Rencana perubahan status badan hukum PDAM Bandarmasih sudah…

Kamis, 12 Desember 2019 10:38

Ingin Tahu Perkembangan Politik Kalsel, Kedubes AS Kunjungi DPRD

BANJARMASIN - Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menerima kunjungan…

Kamis, 12 Desember 2019 10:22

Dikeluhkan, Jalan Lorong Bupati Memprihatinkan

RANTAU - Setiap kali hujan deras, Jalan Lorong Bupati Rt…

Kamis, 12 Desember 2019 10:07
Pemko Banjarbaru

Serahkan Tali Asih ke Petugas Rumah Ibadah

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Kepala Bagian…

Kamis, 12 Desember 2019 10:03
PARLEMENTARIA

Dinilai Kecolongan, Komisi I Sayangkan Kejadian Hepatitis

BANJARBARU - Kasus virus hepatitis A yang terjadi di wilayah…

Kamis, 12 Desember 2019 09:56
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Raih Penghargaan Peduli HAM

BATULICIN - Pemkab Tanbu menerima penghargaan sebagai pemerintah kabupaten yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.