BANJARMASIN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel kedatangan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Kedatangan itu dalam rangka melakukan penilaian terhadap kinerja dalam mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).
Perwakilan dari Kemenpan RB yang datang adalah Kepala Sub Bidang Analisis Perumusan Kebijakan dan Akuntabilitas Aparatur, Canggih Hangga Wicaksono. Tiba di Kejati, Canggih sambut Kepala Kejati Kalsel, Arie Arifin beserta jajaran pejabat lainnya.
Mereka diajak berkeliling melihat-lihat sejumlah ruangan. Mulai bidang Tindak Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), hingga bidang Intelijen. Canggih juga ditunjukan berbagai inovasi layanan unggulan yang diluncurkan Kejati Kalsel.
“Pembangunannya luar biasa, betul-betul punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan WBK,” ungkap Kepala Sub Bidang Analisis Perumusan Kebijakan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenpan RB, Canggih Hangga Wicaksono, usai melihat-lihat seluruh ruangan.
Kunjungannya ke daerah untuk melakukan evaluasi pembangunan sinergitas yang dilakukan satuan kerja (Satker). Banyak komponen yang menjadi penilaian. “Hasil penilaian ini akan kami gunakan dalam membangun sinergi, khususnya ke reformasi birokrasi nasional,” cetusnya.
Kajati Kalsel, Arie Arifin mengatakan untuk mencapai WBK dan WBBM, mereka sudah melakukan berbagai inovasi dan perubahan. “Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, diantaranya melakukan survei terhadap beberapa kejaksaan negeri di Kalsel, diantaranya Banjarmasin, Banjarbaru dan Hulu Sungai Selatan,” ucapnya. (gmp/ema)
