BATULICIN - Pilkada Tanah Bumbu bakal semakin ramai dengan munculnya beberapa calon kepala daerah dari jalur independen. Setelah Ketua DPD Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalsel, H Abdul Alif, kini giliran H Mahyudin menyatakan siap maju. Sejak dua bulan lalu, pria yang akrab disapa Udin Kocak ini mulai bergerak.
"Sosialisasi langsung ke masyarakat. Lewat sosial media dan media online juga sudah, bahkan pemasangan 200 spanduk yang tersebar di seluruh kabupaten juga dilakukan tim saya. Alhamdulillah persiapan sudah 50 persen," kata Udin Ucok kepada Radar Banjarmasin, Kamis (21/11).
Bahkan, dia berencana akan menyebar 2.000 hingga 3.000 spanduk ke 10 kecamatan di Tanah Bumbu. Selama dua bulan ini, dia masih menggunakan dana pribadi untuk melakukan sosialisasi. "Sudah puluhan juta rupiah habis," terangnya.
Sesuai peraturan KPU, calon kepala daerah dari jalur perseorangan wajib mengumpulkan 23.699 lembar fotokopi KTP. Dia sendiri mengaku menargetkan mengumpulkan 25 ribu lembar. "Alhamdulillah masyarakat banyak yang mendukung. Mereka sendiri yang bersedia menyerahkan KTP," ujar Udin Kocak.
Mantan anggota DPRD Tanbu periode 2014-2019 ini menambahkan, tidak menutup kemungkinan sejumlah pengusaha lokal juga ikut membantu dengan menyerahkan fotokopi KTP karyawan dan keluarganya.
"Saya mau maju karena didukung beberapa tokoh dan warga, jadi bukan keinginan sendiri. Mereka menilai saya layak maju karena selama 5 tahun menjadi anggota dewan sudah banyak membantu memberikan solusi bagi persoalan yang ada di masyarakat," klaimnya.
Menurutnya, menang atau kalah dalam Pilkada, itu urusan lain. Dalam sebuah kompetisi, diakuinya pasti ada juara. Namun dia yakin dengan dukungan masyarakat, Pilkada Tanah Bumbu akan berada dalam genggaman. "Semoga menang," kata Udin Kocak dengan penuh keyakinan.
Sejauh ini, dia tidak pernah melamar atau meminta dukungan ke partai. Tetapi memilih maju lewat jalur independen. Padahal, Udin Kocak merupakan kader Partai Nasdem Tanah Bumbu.
Diakuinya, bertarung di Pilkada Tanah Bumbu membutuhkan dana yang sangat banyak. Untuk membayar saksi di seluruh TPS saja bisa menghabiskan dana sebesar Rp5 miliar. Udin Kocak mengaku sudah ada pembicaraan dengan sejumlah pengusaha lokal untuk menghadapinya. (kry/ema)
