BANJARMASIN - Serapan anggaran yang belum maksimal masih mendapat sorotan dari DPRD Banjarmasin. Dari hasil rapat Badan Anggaran, sampai akhir Oktober tadi, rata-rata SKPD pemko baru mampu menyerap maksimal 60 persen.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, anggaran yang tak terserap maksimal bukan perkara sepele. Harus benar-benar menjadi perhatian. Tak boleh diabaikan.
“Kalau anggaran tidak terserap, realisasi pembangunan tentu belum terlaksana dengan baik,” katanya.
Apalagi saat ini sudah memasuki pengujung tahun. Yamin pesimis kalau anggaran 2019 bisa terserap 100 persen.
Meski begitu, bukan berarti tak ada lagi kesempatan mendongkrak serapan anggaran. Setidaknya, dari waktu yang tersisa, SKPD pemko bisa digenjot.
“Memang SKPD berjanji dapat merealisasikan. Paling tidak bisa mencapai 90 persen. Kami harap begitu,” kata Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin itu.
Terlepas dari itu, DPRD tak mau lagi kondisi serupa terulang pada 2020. Karena total anggaran yang ditetapkan lebih dari Rp1,7 triliun.
Yamin lebih fokus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yang sudah mengajukan alokasi anggaran cukup besar. Yakni mencapai Rp172 miliar.
Nominalnya jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Itulah sebabnya Yamin mengingatkan, agar alokasi dana besar diimbangi dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat.
Ia berjanji DPRD akan terus mendukung upaya peningkatan realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Agar hasilnya dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai ada lagi istilah gagal lelang atau alasan apa pun,” tegasnya. “DPRD juga akan terus mengawasi serapan anggaran,” pungkasnya. (nur/at/fud)
